Pilpres 2019

Baliho Provokatif 'Jangan Percaya Quick Count di TV-TV, #2019PrabowoSandi R1 & R2' Viral di Medsos

Baliho berisi pesan provokatif agar masyarakat tak percaya quick count di TV viral medsos (media sosial). Ada juga tulisan #2019PrabowoSandi R1 & R2.

Editor: Iksan Fauzi
Dok.istimewa
Baliho Jangan Percaya Quick Count Terpasang di Gapura Masjid Almadinah, Ciledug, Tangerang pada Sabtu (20/4/2019). 

SURYA.co.id | TANGERANG - Sebuah baliho berisi pesan provokatif agar masyarakat tak percaya quick count di televisi viral medsos (media sosial).

Selain larangan, baliho tersebut juga berisi pesan bahwa Real Count Prabowo-Sandi menang di Pilpres 2019. 

Hanya saja, baliho tersebut berumur tak sampai sehari. Diketahui, pemasangnya adalah tokoh masyarakat.

Pada pada Minggu (21/4/2019), baliho itu diturunkan setelah aparat kepolisian melakukan pendkatan persuasif.

Baliho Pilpres itu berukuran 5 meter x 4 meter. Dalam sebuah gambar yang diterima Kompas.com (jaringan SURYA.co.id), tulisan lengkap dalam baliho itu sebagai berikut : 

"Jangan Percaya Quick Count di TV-TV, Real Count 02 Prabowo-Sandi, Insya Allah Dipastikan Akan Unggul & Menang #2019PrabowoSandi RI 1 & RI 2".

Baliho itu sempat terpasang di gapura pintu masuk Masjid Almadinah, Ciledug, Tangerang.

Di lokasi sudah tak terlihat keberadaan baliho tersebut.

Hanya ada spanduk-spanduk acara yang terpasang di sekitar lokasi masjid.

Kapolsek Ciledug Kompol Supiyanto membenarkan keberadaan baliho tersebut.

Dia mengatakan, baliho itu dipasang oleh tokoh masyarakat di sekitar wilayah masjid. Namun, ia tak menyebutkan identitas dari tokoh tersebut.

"Saya tahunya kemarin malam, Minggu (20/4/2019), habis maghrib. Kemudian saya temui yang bersangkutan," kata Supiyanto kepada Kompas.com (jaringan SURYA.co.id) pada Senin (22/4/2019).

Saat menemui beberapa tokoh masyarakat tersebut, pihaknya langsung melakukan upaya persuasif dengan memberikan pengertian kepada mereka.

"Kemarin Minggu pagi sudah tuntas setelah saya persuasi, saya baik-baikin, sudah diturunkan sama yang masang sendiri," kata dia.

"Baliho itu kemudian dibawa dan disimpan sendiri oleh mereka," kata dia lagi.

PDIP memamerkan war room atau ruang penghitungan suara pileg dan pilpres 2019 kepada awak media di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin (22/4/2019).
PDIP memamerkan war room atau ruang penghitungan suara pileg dan pilpres 2019 kepada awak media di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin (22/4/2019). (KOMPAS.com/Ihsanuddin)

PDIP pamer war room

Terkait penghitungan suara, PDIP memamerkan war room atau ruang penghitungan suara pileg dan Pilpres 2019 kepada awak media.

Dengan memamerkan war room ini, PDIP ingin menegaskan bahwa mereka memiliki instrumen yang baku untuk mengklaim kemenangan di Pilpres atau pun Pileg 2019.

"Klaim boleh saja tapi harus didukung oleh instrumen rekapitulasi penghitungan suara yang dibuka secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara sistem maupun dari dokumen C1," kata Hasto saat memamerkan war room di DPP PDI-P, Senin (22/4/2019).

Hasto mengatakan, war room ini dikelola Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDIP.

Badan tersebut mengambil data autentik dari dokumen C1 yang sudah diteken petugas KPPS dan saksi.

Rekapitulasi BSPN melalui dokumen C1 pada pukul 14.00 hari ini sudah mencapai angka 25.278.722.

Hasilnya, Jokowi-Ma'ruf sudah mengantongi suara 58 persen (14.787.950).

Sedangkan Prabowo-Sandi meraih suara 42 persen (10.490.772).

Hasto pun meminta Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak asal klaim kemenangan di pemilu 2019.

Hasto menantang kubu Prabowo-Sandi memaparkan instrumen penghitungan dan data yang valid terkait kemenangannya.

"Saatnya kita hentikan klaim-klaim kemenangan tanpa didukung oleh sebuah instrumen, sebuah sistem rekapitulasi penghitungan suara yang diaudit. Kalau perlu oleh KPU atau Bawaslu atau kelompok prodemokrasi. Dan PDI-P Perjuangan menyatakan kesiapannya untuk diaudit," ujarnya.

Hasto juga menyinggung BPN yang mengklaim kemenangan sampai membuat papan karangan bunga dan mengadakan syukuran.

Menurut Hasto, hal itu hanya perayaan semu belaka tanpa ada penjelasan yang ilmiah.

"Apalagi kalau sampai syukuran dan sebagainya. Oleh sebab itu, kami menunggu keputusan dari KPU dan kemudian mari kita jaga bersama-sama suasana kondusif," jelas dia.

Selain itu, Hasto juga mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak menampilkan hasil penghitungan dengan dokumen C1 yang palsu. Dia mengecam dengan keras pihak-pihak yang melakukan hal itu.

"Mereka yang mencoba memalsukan C1 itu adalah bagian kejahatan dari pemilu. PDI Perjuangan tidak menoleransi siapa pun yang mencoba memalsukan dokumen C1 itu karena itu dokumen autentik, dokumen primer yang diperlukan untuk mengawal suara rakyat itu sendiri," kata dia.

Real count BPN

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, mengatakan, BPN melakukan real count Pemilihan Presiden 2019 yang dipusatkan di Kantor DPP Gerindra, Jakarta.

Hal itu dikatakan Andre menanggapi tantangan dari Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) dan Tim Kemenangan Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang meminta BPN terbuka soal penghitungan internal yang dilakukan.

Menurut Andre, saat ini BPN masih mengumpulkan formulir C1 di seluruh Indonesia.

"C1 kami dikumpulkan dari seluruh Indonesia di DPP Partai Gerindra. Kami yang kerja banyaklah," kata Andre.

Namun, Andre mengaku tak tahu pasti berapa banyak yang terlibat dalam penghitungan di internal BPN.

Berdasarkan hitungan real count BPN, pasangan Prabowo-Sandiaga unggul dibandingkan Jokowi-Ma'ruf.

Hasil ini berbeda dengan hasil hitung cepat sejumlah lembaga yang menunjukkan sebaliknya.

BPN menuding hasil hitung cepat lembaga survei tak bisa dijadikan pegangan dan tidak independen.

Sebelumnya, pakar statistika Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Asep Saefuddin menyatakan yakin pengelola lembaga survei yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki integritas tinggi dan bekerja secara profesional.

Asep mengatakan, sebanyak delapan lembaga survei yang melakukan hitung cepat atau quick count pada Pemilu 2019 melakukan kerja berdasarkan metodologi ilmiah, tetapi dituding melakukan rekayasa.

Menurut Asep, hitung cepat dilakukan berbasis ilmu pengetahuan dengan metodologi ilmiah.

Hal inilah yang membuat lembaga-lembaga survei tersebut berani untuk "buka-bukaan" dan siap dibedah seputar pemetaan sampel, pemilihan sampel, metodologi, serta mekanisme penghitungannya.

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved