Berita Surabaya

Terkait Aset di Jalan Pemuda 17, Pemkot Surabaya Bantah Berikan Harapan Palsu Kepada PT Maspion

Menurut Yayuk, ternyata persoalan sederhana ini menjadi rumit kala PT Maspion sebagai penyewa HGU di atas HPL keukeuh ingin memperpanjang sewa

Terkait Aset di Jalan Pemuda 17, Pemkot Surabaya Bantah Berikan Harapan Palsu Kepada PT Maspion
SURYA.co.id/Pipit Maulidiya
Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu 

SURYA.co.id | SURABAYA - Permasalahan sewa PT Maspion atas aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di Jalan Pemuda 17 tak kunjung selesai. Padahal aset tersebut akan digunakan Pemkot Surabaya untuk fasilitas publik atau alun-alun Kota Surabaya.

Perkembangan terakhir, Jumat (19/4/2019), PT Maspion dinyatakan menang oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Timur. Putusan banding ini membatalkan putusan PTUN Surabaya yang sebelumnya memenangkan Pemkot Surabaya.

Kemenangan banding PT Maspion ini diiringi dengan statemen Kuasa hukum pihak PT Maspion, Soetanto Hadisuseno yang menuduh Pemkot Surabaya telah memberikan harapan palsu.

Menurut Soetanto pemberian harapan palsu itu karena Pemkot juga memberi izin kepada perusahaan lain, PT Singa Barong Kencana untuk mengelolah aset tanah di Jalan Pemuda 17.

Atas tuduhan tersebut, Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu menjelaskan Pemkot Surabaya tidak pernah memberikan harapan palsu.

Sesuai data lanjut Yayuk, panggilan akrabnya, perjanjian Pemkot dengan PT Maspion itu ditandatangani oleh Walikota dan direktur PT Maspion itu tahun 1996 Perjanjian Penggunaan Tanah.

"Dan dari perjanjian penggunaan tanah itu, terbit sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas HPL (Hak Pengelolaan) atas nama PT Maspion. Berarti jelas kami tidak memberikan harapan palsu, karena sertifikatnya buktinya terbit dan sewanya habis," terang Yayuk, saat ditemui di kantornya, Sabtu (20/4/2019).

Setelah penerbitan sertifikat itu, PT Maspion mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB tahun 1996 untuk kantor.

"Tapi saya tidak tahu kenapa mereka tidak melaksanakan pembangunan sesuai IMB. Bahkan menurut pengacara mereka sekarang akan membangun hotel, kenapa di pengajuan pertama dari kantor kok jadi hotel?" sergah Yayuk heran.

Sementara terkait tuduhan Pemkot Surabaya memberikan izin lain kepada PT Singo Barong Kencana, Yayuk mengatakan tegas hal itu tidak benar.

Halaman
1234
Penulis: Pipit Maulidiya
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved