Selain Amankan Uang Rp 66 Juta, Bawaslu Ponorogo Temukan Kartu Bahan Kampanye 3 Caleg Nasdem

Bawaslu Ponorogo mengamankan uang senilai Rp 66.130.000 dan kartu kampanye dari 3 caleg DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPR RI dari Partai Nasdem

Selain Amankan Uang Rp 66 Juta, Bawaslu Ponorogo Temukan Kartu Bahan Kampanye 3 Caleg Nasdem
surya.co.id/istimewa
Petugas Bawaslu Ponorogo menunjukkan barang bukti berupa uang yang diduga akan digunakan untuk money politics. 

SURYA.co.id|PONOROGO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ponorogo kembali menggagalkan dugaan money politic dalam Pemilu 2019. 

Senin (15/4) malam, uang senilai Rp 66.130.000 dan kartu kampanye dari 3 caleg DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPR RI dari Partai Nasdem, mereka amankan dari koordinator pemenangan desa (kordes) berinisial B, warga Desa Sendang, Kecamatan Jambon, Ponorogo.

"Jadi di sana, selain mendapatkan alat bukti uang pecahan sepuluh ribu, dan dua puluh ribu, kami juga menyita kartu nama dari partai tersebut (Nasdem), ya kartu nama caleg tadi, Sri Wahyuni, Agus Mustofa, Mirza Ananta," kata Koordinator Bidang Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Ponorogo, Juwaini,Selasa (16/4/2018) malam.

Dia menuturkan, karena diduga mengarah ke tindak pidana, maka Bawaslu Ponorogo melimpahkan temuan ini ke Sentra Gakkumdu. Setelah dibahas di Gakkumdu berdasarkan klarifikasi terhadap pihak terkait dan barang bukti yang diamankan Bawaslu, akan keluar rekomendasi.

Juwaini mengatakan, pihak Bawaslu Ponorogo telah meminta keterangan dari 15 orang saksi yang berada di Tempat Kejadian Perkara. Namun, tidak menutup kemungkinan, pihaknya akan memanggil para saksi tersebut apabila dibutuhkan tambahan informasi.

"Ada waktu tujuh hari untuk menentukan status apakah harus ditindaklanjuti atau tidak. Selama itu, kami melakukan klarifikasi, kemudian pendalaman bukti-bukti yang ada, apakah ini mengarah ke pidana atau dihentikan, jadi kami memiliki waktu tujuh hari kerja," ujarnya.

Dari keterangan sejumlah saksi dan juga koordinator desa, dana tersebut rencananya akan dibagikan untuk imbalan memilih. Ada dua paket, yakni paket komplit Rp 70 ribu, kalau paket tidak komplit Rp 30 ribu.

"Paket lengkap tiga calon dan tidak lengkap ada dua calon. Kalau tiga calon dia memlih caleg provinsi, kabupaten, pusat. Kalau dua calon dia memilih provinsi dan pusat saja. Kalau paket komplit Rp 70 ribu. Kalau tidak komplit Rp 30 ribu," jelasnya.

Ketika ditanya, dari mana sumber uang tersebut, Juwaini mengatakan, Bawaslu belum mengetahui. Namun, dari pengakuan sementera koordinator desa, uang tersebut berasal dari Kepala Desa.

"Itu kan, uang itu yang pertama ada koordinator desa atas nama inisial B, kami melakukan penggrebekan di rumahnya, kemudian dia mengaku mendapatkan dari kepala desa.
Nah, kepala desa itu belum kami mintai keterangan," jelasnya.

Dia menambahkan, dari hasil pemeriksaan ternyata koordinator desa berinisial B juga merupakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Oleh sebab itu, pihak Bawaslu Ponorogo sudah merekomendasikan agar yang bersangkutan diberhentikan.

"Koordinator desa itu juga merupakan penyelengggara. Ternyata dia anggota KPPS dan sudah kami rekomendasikan untuk diberhentikan," imbuhnya. 

Anggotanya Tertangkap Dengan Uang Rp 250 Juta, Gerindra Bantah Ada Money Politic

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved