Berita Jember

KPK Harapkan Partisipasi NGO untuk Pemerintahan yang Bebas Korupsi

Sujanarko melihat ada beberapa hal, antara lain adanya kesenjangan perihal pengetahuan dan kompetensi pembacaan APBD di kalangan NGO.

KPK Harapkan Partisipasi NGO untuk Pemerintahan yang Bebas Korupsi
surya.co.id/sri wahyunik
Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko (kiri) 

SURYA.co.id | JEMBER - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan lembaga non pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berpartisipasi untuk mewujudkan pemerintahan yang trasnparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Hal ini ditegaskan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko, usai mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Konsolidasi Koalisi Masyarakat Sipil Open Government Partnership di Jember, Senin (15/4/2019) malam.

KPK menggelar FGD itu dengan mengundang belasan NGO yang ada di Kabupaten Jember.

Setelah mengikuti FGD itu, Sujanarko melihat ada beberapa hal, antara lain adanya kesenjangan perihal pengetahuan dan kompetensi pembacaan APBD di kalangan NGO.

Kedua, peran NGO yang hanya menjadi pengawassaja pada kinerja pemerintahan.

"Pertama, khusus di Jember, saya melihat adanya 'gap' antara knowledge dan kompetensi dalam membaca APBD in-detail. Seharusnya teman-teman NGO bisa membaca APBD secara detail sehingga evaluasi lebih tajam. Keduanya, saya melihat teman-teman masih menjadi pengawas semata. Itu tidak apa-apa sih, tetapi seharusnya teman-teman bisa dekat dengan OPD untuk melakukan mapping mana OPD yang memiliki spirit pemberantasan korupsi, dan lebih bagus ada pendampingan," ujar Sujanarko.

Menurutnya, untuk semangat pemberantasan korupsi melalui pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatoris, harus melibatkan banyak pihak.

NGO, lanjutnya, harus berpartisipasi secara aktif bersama dengan OPD seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, juga instansi seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.

"Seperti contoh ada yang menyoroti tentang Silpa yang besar. Harusnya NGO bisa ngomong sama Bappeda, kenapa. NGO harus bisa memberikan pendampingan. Jika karena hal ini sasaran tembak ke bupati ya bagus-bagus saja, tetapi nggak bijak juga jika NGO mengambil jarak. Kritik boleh niatnya untuk membenahi Pemda, tetapi tidak sebagai musuh," tegasnya.

Sujanarko menambahkan, jika saat ini NGO melihat ada persoalan di anggaran terkait besarnya Silpa, maka hal itu harus dianalisa lebih mendalam.

KPK melihat, peran NGO penting untuk sebagai lembaga pengawas, kontrol, juga pengkoreksi untuk mencapai pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved