Pemprov Jatim

Konsep Gubernur Khofifah agar Perizinan Kapal Nelayan Diperoleh dengan Mudah

Konsep Gubernur Khofifah agar proses pengurusan perizinan kapal nelayan diperoleh dengan mudah.

Konsep Gubernur Khofifah agar Perizinan Kapal Nelayan Diperoleh dengan Mudah
foto: istimewa
Gubernur Khofifah mengikuti Rapat Koordinasi tentang Regulasi Perizinan Kapal Perikanan Sampai Dengan 30 Gross Ton (GT) bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di  Jakarta, Senin (15/4/2019) sore.  

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Gubernur Khofifah Indar Parawansa berharap proses pengurusan izin kapal perikanan bagi para nelayan dipermudah.

Caranya dengan menggabungkan pelayanan pengurusan dokumen kapal melalui mall pelayananan terpadu satu atap atau sistem perizinan terpadu Online Single Submission (OSS).

"Kami merekomendasikan pengurusan dokumen baik dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dijadikan satu, termasuk dengan Pemprov," tandas Khofifah dalam siaran press usai Rapat Koordinasi tentang Regulasi Perizinan Kapal Perikanan Sampai dengan 30 Gross Ton (GT) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman di  Jakarta, Senin (15/4/2019) sore.

Apalagi, lanjut Khofifah, Pemprov Jatim memiliki lima Bakorwil yang bisa dijadikan tempat perizinan satu atap. 

Menurutnya, kemudahan ini sangat perlu dilakukan agar proses perizinan cepat selesai dan tidak membebani nelayan terutama yang berdomisili di kawasan selatan Jatim.

Ditambah kantor Kemenhub seperti Kesyahbandaran (KS), Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP), serta Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai tempat pengurusan dokumen, sebagian besar berada di pantai utara Jatim, sehingga jauh untuk dijangkau nelayan yang ada di pantai selatan.

Proses pengurusan dokumen kapal seperti surat ukur, sertifikat kelaikan dan pengawakan, PAS (tanda kepemilikan perahu) besar, dan gross akta, berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan.

Sedangkan perizinan terkait Alat Penangkap Ikan (API) seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kewenangannya ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim.

"Penyatuan perizinan-perizinan tersebut juga bisa dimungkinkan melalui UPT Pelabuhan Perikanan yang kami miliki, selain itu kami juga minta agar ahli ukur kapal dan jumlah KSOP di Jatim bisa ditambah lagi sehingga mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini para nelayan," kata orang nomor satu di Jatim ini.

Pemprov sendiri, lanjutnya, melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim siap memberikan pendampingan kepada para nelayan terkait pengurusan perizinan melalui portal. Apalagi tidak semua nelayan memahami tata cara pengisian melalui portal tersebut

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved