Liputan Khusus

Sentra Penegakan Hukum Terpadu Tangani 31 Kasus Money Politics di Pemilu 2019

Ada berbagai macam modus yang dilakukan oleh para caleg, seperti membagikan uang dan sembako kepada masyarakat.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu Tangani 31 Kasus Money Politics di Pemilu 2019
net
Ilustrasi uang 

SURYA.co.id - Hingga akhir Maret 2019, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tengah menyelidiki 31 kasus terkait money politic atau politik uang.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, 31 kasus itu terjadi di daerah antara lain Jakarta, Kalimantan, Maluku, Yogyakarta, Gorontalo, Papua, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.

“Saat ini kita sudah melakukan penindakan dari satgas Gakkumdu, ada 31 kasus politik uang yang saat ini sedang dalam proses penyidikan, baik di Gakkumdu kabupaten maupun kota,” ujar Dedi, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pekan lalu.

Dedi menjelaskan, politik uang itu dilakukan oleh caleg baik dari DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota.

Jenderal bintang satu itu mengatakan, ada berbagai macam modus yang dilakukan oleh para caleg, seperti membagikan uang dan sembako kepada masyarakat.

“Pola yang digunakan banyak. Bisa menggunakan kaki tangannya untuk door to door, bisa juga momentum-momentum kegiatan masyarakat lainnya, tergantung pada situasi yang ada di tempatnya,” kata dia.

Lebih lanjut, mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu juga mengungkap pihaknya akan berusaha menghalau ‘serangan fajar’ dengan patroli terpadu.

Terutama menjelang hari tenang, yakni tanggal 14,15, dan 16 April 2019.

Selain itu, kata dia, kepolisian mengimbau para caleg untuk tidak melakukan politik uang karena melanggar Undang-Undang Pemilu.

“Yang kita antisipasi yaitu pada saat hari tenang. Kita akan optimalkan patroli terpadu,” jelasnya.

“Kita semua sudah komitmen ya menjelang hari pemilihan dan kampanye harus bebas dari politik uang,” tukas Dedi.

Sementara itu, Sentra Gakkumdu Kepulauan Meranti telah meningkatkan status dugaan pidana politik uang seorang caleg Dapil I Kepulauan Meranti bernisial HA dari penyelidikan penyelidikan menjadi penyidikan pada 4 April 2019.

“Dengan melalui berbagai pertimbangan dan saran akhirnya tim sentra Gakkumdu sepakat bahwa dugaan Pelanggaran Tindak Pidana yang dikakukan oleh saudara HA telah memenuhi unsur dan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ungkap Ketua Bawaslu Kepulauan Meranti Syamsurizal.

Syamsurizal menambahkan penetapan status tersangka segera dilakukan kepada yang bersangkutan.

“Penetapan tersangka menunggu surat penetapannya dari penyidik, karena administrasi harus ditetapkan oleh penyidik. Mudah - mudahan dalam waktu dekat sudah bisa dikeluarkan penetapan tersangkanya,” kata Syamsurizal. (tribun network)

Editor: Titis Jati Permata
Sumber: Surya Cetak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved