Berita Pasuruan

Polemik Kopi Kapiten, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Ikut Bicara. Ini Katanya

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Joko Cahyono, ikut bersuara terkait polemik Kopi Kapiten

Polemik Kopi Kapiten, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Ikut Bicara. Ini Katanya
surabaya.tribunnews.com/galih lintartika
Kopi Kapiten 

SURYA.co.id | PASURUAN - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Joko Cahyono, ikut bersuara terkait polemik Kopi Kapiten. Setelah Komisi II mempertanyakan siapa dibalik PT Kapiten Jaya Abadi, kini, Joko menyebut polemik Kopi Kapiten ini mengarah pada penyalahgunaan fungsi dan wewenang jabatan ini.

Menurutnya, branding Kopi Kapiten dengan dalih mengangkat kehidupan petani kopi di Kabupaten Pasuruan ini tak 100 persen benar. Buktinya, pada perjalanannya terkuak motif menguntungkan pihak tertentu dengan kebijakan Pemerintah yang dibuat.

"Kebijakan ini tentunya menggunakan dana APBD yang perlu di breakdown detail dalam DPA APBD Tahun yang bersangkutan, untuk diketahui berapa ratus juta bahkan berapa miliar uang rakyat yang dibuat branding kopi Kopi Kapiten ini," kata Joko.

DPRD Kabupaten Pasuruan Pertanyakan Siapa Penyerobot Brand Kopi Kapiten

Dijelaskannya, di satu sisi gencar promosi, di sisi lain ada pemodal swasta yang hendak mencaplok popularitas Kopi Kapiten hasil branding dengan uang rakyat tersebut.

"Saya kira usaha kopi ini justru bakal dikuasai oleh para pengusaha. Ini jelas akan mengancam petani kopi Pasuruan," tambah dia.

Politisi dari Partai Nasdem ini mencontohkan, kasus Kasda masa lalu di Pasuruan, dengan adanya kebocoran uang Negara dengan pola "patgulipat" yang ternyata mengalir ke Bakpaotelo dan Pengusaha di Sukorejo itu jangan sampai terulang lagi.

Tak hanya itu, ada juga catatan sejarah bagaimana kasus PT PAMI (Pasuruan Migas). Itu juga ada kongkalikong. Nah, kasus-kasus itu jangan sampai terjadi lagi di Kopi Kapiten ini.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Joko Cahyono
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Joko Cahyono (surya/galih lintartika)

Sebab, lanjutnya, dari dua kasus besar yang tercatat dalam sejarah perjalanan Pasuruan itu, ujung-ujungnya semua karena ada misi tersembunyi dari oknum Pemda dalam memanfaatkan dana APBD untuk keuntungan pribadi, golongan serta kerabat dekatnya.

"Kami DPRD akan menindak lanjuti kemungkinan indikasi penyalahgunaan fungsi wewenang jabatan yang menyebabkan kerugian negara ini, jika memang terbukti maka akan kami serahkan pada pihak yang berwenang," pungkas dia.

Penulis: Galih Lintartika
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved