Grahadi

Beranda Grahadi

TP PKK Jatim Siap Jadi Garda Terdepan Tangani Stunting

Sebagai mitra pemerintah, TP PKK Jatim berkomitmen mencegah dan menangani persoalan stunting yang disebabkan karena kurangnya gizi seorang anak

TP PKK Jatim Siap Jadi Garda Terdepan Tangani Stunting
Ist/Humas Pemprov Jatim
Kehadiran Ibu Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin disambut ratusan siswa-siswi di pulau Gili Ketapang 

SURYA.co.id | PROBOLINGGO - Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Dardak menegaskan, bahwa pihaknya siap menjadi garda terdepan dalam menangani masalah stunting di Jatim. Sebagai mitra pemerintah, TP PKK Jatim berkomitmen mencegah dan menangani persoalan stunting yang disebabkan karena kurangnya gizi seorang anak secara kronis.

“TP PKK adalah shadow government atau bayang-bayangnya pemerintah, karena struktur PKK sama seperti pemerintah, yakni dari pusat sampai desa, bahkan kita punya dasawisma. Jadi kami bisa jadi input yang baik dalam penanganan stunting,” kata Arumi Bachsin saat memimpin Rapat Koordinasi bersama para Ketua dan Pengurus TP PKK Kabupaten/Kota se wilayah kerja Bakorwil V Jember di Pendopo Kabupaten Probolinggo, Kamis (4/4/2019).

Arumi menegaskan, bahwa penanganan ini harus dilakukan karena saat ini terdapat 8 juta anak yang pertumbuhannya tidak maksimal. Dan satu dari tiga anak di Indonesia mengalami stunting. Kemudian berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) Tahun 2018, di Jatim masih terdapat 32,81% balita yang proporsi status gizinya tergolong sangat pendek.

“Ini sangat disayangkan, karena Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dengan gizi luar biasa, seperti potensi laut, dan keanekaragaman tanaman,” katanya sembari menambahkan, stunting harus segera ditangani karena anak yang menderitanya akan lebih mudah sakit dan kemampuan kognitifnya berkurang.

Istri Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak ini melanjutkan, TP PKK akan melakukan integrasi program Kelompok Kerja (Pokja) PKK bersama pemerintah guna mencegah dan menangani stunting. Untuk pencegahannya, perlu dilakukan pada seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK). Sementara untuk penanganannya, diperlukan cara stimulasi pengasuhan dan pendidikan berkelanjutan.

Arumi mencontohkan untuk pencegahan stunting pada seribu HPK, kader PKK bisa melakukan intervensi sensitif dengan cara memberikan edukasi terhadap ibu hamil tentang pentingnya pemenuhan gizi sejak di kandungan, serta memberikan ASI pada anak pasca melahirkan. Selain itu, kader PKK diharapkan agar ikut memantau jika ada ibu hamil disekitarnya.

“Kita bisa mendeteksi kemungkinan ada anak terlahir stunting dengan cara melihat faktor-faktor eksternal. Misalnya, ada calon ibu yang pola hidupnya kurang bagus, makannya sedikit, lingkungannya kurang higienis, maka kemungkinan dia melahirkan anak stunting bisa lebih besar,” ujarnya.

Melalui intervensi tersebut, imbuh Arumi, efektivitas anak berusia 0-2 tahun yang menderita stunting bisa lepas dari persoalan stunting-nya mencapai 70-90 %. Sedangkan jika diintervensi saat anak berusia diatas 2 tahun, kemungkinan lepas dari persoalan stunting akan lebih sulit. Karena itu, intervensi ini harus terus dilakukan agar stunting bisa punah dari bumi Indonesia.
Arumi menegaskan, empat Pokja yang terdapat dalam PKK harus bekerja bersama-sama untuk melakukan intervensi tersebut. Dimana Pokja I bertugas mensosialsiasikan penundaan usia perkawinan dini, pendidikan sebaya untuk remaja putri, edukasi calon pengantin (catin), dan bagaimana pola asuh dalam keluarga.

Kemudian, Pokja II melakukan pembinaan pendidikan anak usia dini (PAUD), dan peningkatan ekonomi keluarga. Lalu Pokja III memberikan edukasi pemanfaatan pekarangan dengan Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (Hatinya) PKK guna pemenuhan bahan dan gizi keluarga, serta Rumah Sehat Layak Huni.

Sementara untuk Pokja IV, mendapat tugas untuk intervensi efektif dengan memberikan tablet tambah darah remaja putri dan juga ibu hamil, mendampingi ibu hamil, mengedukasi ibu hamil berkualitas, mensosialisasikan Inisiasi Menyusui Dini (IMD), dan juga ASI eksklusif. Lalu Sekretariat TP PKK, mendapat tugas untuk mendata ibu hamil, balita yang menderita stunting, serta mendata kader pendamping.

Halaman
123
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved