Lapor Cak

Perawatan Area Bundaran Waru Wewenang Pemerintah Pusat

Kepala Dinas Perhubungan Jatim Fatta Jasin menyebut perawatan Area Bundaran Waru menjadi wewenang pemerintah pusat.

Perawatan Area Bundaran Waru Wewenang Pemerintah Pusat
SURYAOnline/ahmad zaimul haq
Tulisan penanda jalan di bundaran Waru yang tidak lengkap, Minggu (31/3/2019). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Perawatan kawasan bundaran Waru harus menunggu penganggaran pemerintah pusat.

Kepala Dinas Perhubungan Jatim Fattah Jasin menjelaskan Jalan raya Waru berstatus jalan nasional, sehingga kewenangannya berada di Kementerian Perhubungan.

"Untuk penyediaan rambu dan penanda jalan ataupun penerangan jalannya menjadi wewenang Kemenhub,"urainya, Minggu (31/3/2019).

Berbeda dengan Dishub Jatim yang berwenang untuk jalan provinsi. Sehingga perawatannya harus menunggu pengadaan yang dilakukan pemerintah pusat.

"Kalau Kota atau Provinsi mau memperbaiki harus izin ke Kemenhub dulu,"ujarnya.

Ia mengungkapkan harusnya ada perawatan berkala untuk fasilitas di jalan raya. Dan perawatan ini bisa dianggarkan setiap tahunnya oleh pemerintah pusat.

"Kalau masyarakat bisa mengajukan keluhan langsung juga ke Kemenhub untuk segera dirawat fasilitas jalannya,"pungkasnya.

Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved