Grahadi

Beranda Grahadi

Gubernur Khofifah: Perangkat Desa Jadi Ujung Tombak Kesuksesan Pemilu 2019

Khofifah mengajak perangkat desa untuk menangkal berita bohong atau hoax. Berita bohong telah banyak meresahkan masyarakat

Gubernur Khofifah: Perangkat Desa Jadi Ujung Tombak Kesuksesan Pemilu 2019
Ist/Humas Pemprov Jatim
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri Silaturahmi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jatim dengan Forkopimda Provinsi Jawa Timur dan Sosialisasi PP Nomer 11 tahun 2019 dalam rangka mensukseskan Pemilu 2019 di Hotel Utami, Sidoarjo, Jumat (29/3/2019) 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Guna menghadapi pemilihan umum Tahun 2019 perangkat desa dan masyarakat dapat berperan sekaligus menjadi ujung tombak yang sangat menentukan bagi kesuksesan mulai dari tahapan hingga pelaksanaan pemilu pada 17 April 2019.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri Silaturahmi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jatim dengan Forkopimda Provinsi Jawa Timur dan Sosialisasi PP Nomer 11 tahun 2019 dalam rangka mensukseskan Pemilu 2019 di Hotel Utami, Sidoarjo, Jumat (29/3/2019).

Ia mengatakan, dalam menghadapi tahun politik di Indonesia perangkat desa hendaknya harus segera mengkoordinasikan tugas, pokok dan fungsinya bersama Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Satlinmas agar setiap proses tahapan yang akan dilalui berjalan dengan baik dan lancar.

Khofifah menegaskan, dibutuhkan sinergitas antara perangkat desa bersama Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Linmas sebagai ujung tombak dari pelaksanaan Pemilu mendatang harus dipersiapkan jauh hari sebelumnya.

"Saya minta perangkat desa segera berkoordinasi dengan satlinmas, bhabinkambtibmas, dan babinsa yang ada di lini desa dalam memandu masing masing lini," ungkapnya.

Menurutnya, Kades sebagai pemimpin tertinggi di desa sebaiknya segera melakukan koordinasi dengan seluruh lini di desa supaya masing masing permasalahan dapat terdeteksi serta terantisipasi dari lini terbawah. Langkah koordinasi tersebut akan membuat masyarakat menjadi tenang. Jangan sampai timbul ke khawatiran bagi seluruh warga masyarakat.

Khofifah yakin, bahwa pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota terus melakukan komunikasi secara intensif. Maka, PPDI menjadi bagian penting untuk melakukan koordinasi yang sama dengan lini terbawah.

Pihaknya memprediksi jika tingkat partisipasi masyarakat atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) peserta pemilu tinggi, beban dari KPU akan juga meningkat. Maka, semua pihak mulai dari lini tertinggi dan terbawah memiliki kewajiban menjaga agar pesta demokrasi di Indonesia terkawal dengan dinamis dan kondusif.

Sementara itu, terkait dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019 Khofifah menyebut bahwa pemerintah telah menetapkan penghasilan tetap bagi Kades Rp 2.426.640,- Sekdes Rp 2.224.420,- dan perangkat desa lainnya yaitu KAUR, Kasi, dan Kadus Rp. 2.022.200,-.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Bupati/walikota lewat Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) agar bisa segera menyosialisasikan dan merealisasikannya," imbuhnya.

Halaman
12
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved