Pertamina EP Siap Dukung Target PAD Bojonegoro Jadi Rp 1 Triliun di Tahun Ini

Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah menyatakan bila saat ini industri migas di Bojonegoro menjadi pendorong utama peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pertamina EP Siap Dukung Target PAD Bojonegoro Jadi Rp 1 Triliun di Tahun Ini
ist
Kunjungan Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah (kedua dari kiri) bersama Ketua Komisi VII DPR-RI Ridwan Hisjam dan manajemen PT Pertamina EP dan SKK Migas 

SURYA.co.id | SURABAYA - Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah bersama Assisten Dua Pemkab Bojonegoro Setyo Yuliono dan
Pimpinan Komisi 7 DPR RI Ridwan Hisjam, melakukan kunjungan ke kantor PT Pertamina EP yang baru di Surabaya, Jumat (22/3/2019).

Dalam kunjungan itu, Bupati Anna menyatakan bila saat ini industri migas (minyak dan gas) di Bojonegoro menjadi pendorong utama peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

"Karena itu kami meminta PT Pertamina EP yang juga memiliki areal usaha di wilayah Bojonegoro bisa memberikan dukungan dan kontribusinya," kata Anna, dalam kesempatan itu.

PAD Kabupaten Bojonegoro di tahun 2018 meleset dari target, yaitu dibawah Rp 500 miliar. Sementara PAD di tahun 2019 ini ditargetkan bisa mencapai Rp 1 triliun.

Hal ini yang mendukung Pemkab Bojonegoro harus segera tancap gas untuk mencapai target tersebut.

Dalam pertemuan itu, hadir President Director PT Pertamina EP Nanang Abdul Manaf, Asset 4 General Manager Agus Amperianto, VP Legal Relation Edy Sunaedy, dan Kepala SKKMigas Jabanusa Ali Masyhar.

Menanggapi permintaan Anna, Nanang mengatakan bila dukungan perusahaan terhadap Pemerintah Daerah tidak perlu diragukan. Apalagi Pertamina EP memang memiliki visi dan misi untuk tumbuh bersama lingkungan di daerah operasi serta memberikan nilai tambah bagi stakeholders.

"Soal dukungan perusahaan, kami jamin. Namun mohon Pemkab Bojonegoro juga bisa membantu penyelesaian proses perijinan yang merupakan aspek pemenuhan legalitas untuk melanjutkan kegiatan operasi,” kata Nanang, saat ditemui media, Sabtu (23/3/2019).

Untuk hal itu, Pertamina EP juga sangat berharap perijinan yang berhubungan dengan kelangsungan operasi tidak tertahan karena proses formalitas perijinan. Alasannya, kelancaran kegiatan operasi sangat berpengaruh pada pencapaian target produksi.

“Bila itu tercapai, tentu akan ada investasi, membuka lapangan kerja dan akan bisa menyumbangkan tambahan PAD Kabupaten Bojonegoro lewat perputaran perekonomian," ungkap Nanang.

Sebelumnya, Direktur Pertamina EP dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam juga berkunjung ke rumah dinas Bupati Bojonegoro, Anna mengaku gemas karena PAD Bojonegoro tidak sampai Rp 500 miliar.

Seperti diketahui, Kabupaten Bojonegoro kini menjadi salah satu tulang punggunh penghasil minyak dan gas nasional. Dari lapangan Banyuurip yang dikelola Exxon Mobil Cepu, Limited, Bojonegoro menyumbang 210.000 barel minyak per hari. Karena itu, Bojonegoro mendapat Dana Bagi Hasil (DBH) migas lebih dari Rp 2,7 triliun pada tahun 2018.

Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Ali Masyhar menegaskan, bahwa semua masukan dan harapan Pemkab Bojonegoro akan benar-benar menjadi perhatian dari SKK Migas dan KKKS.

“Komitmen itu tidak perlu diragukan, tentu dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Harapannya hanya satu, yakni Pemda bisa mempercepat perijinan yang diperlukan kegiatan hulu migas, sehingga target-target tahun 2019 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR dapat tercapai,” ungkap Ali.

Ridwan Hisjam dari Komisi VII DPR yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyebutkan bahwa target lifting migas akan bisa tercapai apabila program kerja Pertamina EP berjalan sesuai jadwal dan tepat waktu. Komisi VII DPR RI akan tetap mendukung Pertamina.

“Kami merasa perlu untuk mengingatkan diperlukannya penguatan sinergi dan dukungan dari PemKab Bojonegoro, agar produksi dan target lifting migas dari Pertamina benar-benar bisa dicapai,” ungkap Ridwan.

Setelah pertemuan dengan Bupati Bojonegoro, Nanang Abdul Manaf mengajak diskusi rekan pekerja dari Asset 4, Sukowati Field dan Cepu Field terkait strategi perusahaan mulai dari perencanaan RK hingga eksekusinya.

Dipaparkan, proses bisnis perusahaan migas sifatnya sequencial, dimana setiap tahapan itu saling terkait. Dan Legal Relation dalam hal ini merupakan ujung tombak dari tahapan demi tahapan perencanaan perijinan hingga ke proses bisnis selanjutnya.

“Apabila ada hambatan dengan perijinan maka pasti akan terdampak pada tahapan selanjutnya. Untuk itu dahulukan pendekatan kehumasan, komunikasi yang baik dan pembinaan hubungan baik dengan Stakeholder", pesan Nanang.

Bila di tataran Field komunikasi dengan stakeholder tidak berjalan dengan baik, maka eskalasikan ke Asset, bila perlu dukungan BOD, maka BOD akan siap untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

"Jajaran direksi siap untuk memberi support untuk semua yang dibutuhkan oleh tim di lapangan," tandas Nanang.

Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved