Berita Malang Raya

Mantan Rektor UIN Malang Minta KPK Usut Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemilihan Rektor

Mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Prof Mudjia Rahardjo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan jual beli jabatan.

Mantan Rektor UIN Malang Minta KPK Usut Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemilihan Rektor
foto: istimewa
Mantan Rektor UIN Malang, Mudjia Rahardjo, ketika ditemui di rumahnya di Malang, Rabu (20/3/2019). 

SURYA.co.id | MALANG - Mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Prof Mudjia Rahardjo, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan jual beli jabatan Rektor di institusi pendidikan tinggi yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).

Hal itu menyusul pernyataan Mantan Inspektorat Jendral (Irjen) di Kemenag, M Jasin, dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) dengan tema 'OTT Romy: Pukulan Bagi 01?' yang tidak menampik praktik jual beli jabatan di institusi di bawah Kemenag, termasuk UIN.

Pada Pemilihan Rektor (Pilrek) UIN 2017, Mudjia gagal dilantik menjadi Rektor padahal mengantongi suara mayoritas anggota senat.

"Ya diungkap saja supaya semuanya jelas. Bahwa selama ini memang ada yang tidak beres," kata Mudjia ketika ditemui di rumahnya, Rabu (20/3/2019).

Pada acara itu, Jasin juga mengungkapkan peran Romahurmuziy (Ketua Umum PPP) yang menyetir Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Syaifuddin. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 68 Tahun 2015 pasal 8 yang menyebut penetapan dan pelantikan Rektor ditentukan oleh Menag.

"Di acara itu pak Jasin juga bilang ada beberapa tidak hanya UIN Malang. Jadi ya KPK bisa mengusut itu," ucap Mudjia.

Mudjia mengaku tidak terlalu mengenal Romy sapaan akrab Romahurmuziy. Pada saat Pilrek UIN Malang 2017 berlangsung, Mudjia mengatakan tidak ada yang memintanya uang mahar untuk meloloskan dirinya sebagai Rektor.

"Nggak ada, apalagi katanya uang pelicinnya Rp 5 Miliar. Dapat dari mana," ucap dia.

Saat ini, Mudjia menikmati hari-harinya sebagai Guru Besar di Fakultas Humaniora UIN Malang. Namun, praktik jual beli jabatan di Kemenag harus diusut.

"Saya sih sudah melupakan itu. Tapi hal itu harus tetap diusut," pungkasnya. (aminatus sofya)

Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved