Rumah Politik Jatim

SPSI Jatim Tanggapi Kartu Prakerja Jokowi-Ma'ruf, Begini Penjelasannya

Salah satu tema yang menjadi bahasan dalam Debat Cawapres 2019 besok Minggu (17/3/2019) adalah masalah ketenagakerjaan

SPSI Jatim Tanggapi Kartu Prakerja Jokowi-Ma'ruf, Begini Penjelasannya
istimewa
Ilustrasi - Ribuan Buruh saat berkumpul di GOR SIdoarjo untuk merayakan HUT ke-46 SPSI, Minggu (3/3/2019). Di sela acara ini, mereka juga menyatakan dukungannya untuk Joko Widodo dalam Pilpres 2019. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Salah satu tema yang menjadi bahasan dalam Debat Cawapres 2019 besok Minggu (17/3/2019) adalah masalah ketenagakerjaan. Debat publik ketiga dalam rangkaian Pilpres 2019 ini akan mempertemukan cawapres nomor urut 1 KH Ma'ruf Amin dan cawapres nomor urut 2, Sandiaga Uno.

Keduanya akan saling mempromosikan program mereka dalam penanganan masalah ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan sosial budaya. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Timur secara khusus menyorot program yang diusung oleh Jokowi-Ma'ruf dalam urusan ketenagakerjaan yaitu program Kartu Prakerja.

Program yang membekali pelatihan dan magang bagi calon pekerja itu, sebagaimana disampaikan Ketua DPD SPSI Jatim Achmad Fauzi, adalah sebuh terobosan. Bahkan terbilang memberikan input positif berupa pelatihan dan magang agar calon pekerja benar memiliki skill.

"Program Kartu Prakerja itu boleh saja. Bahkan itu terobosan. Tapi kita faktual saja, terlebih saat ini pengangguran banyak dan yang punya kesempatan kerja hanya segitu," kata Fauzi pada Surya, Sabtu (16/3/2019).

Ia mengapresiasi program tersebut, asalkan nanti saat benar tepilih dan diterapkan, program ini tidak menimbulkan masalah baru.

Terutama dalam program ini memuat pemberian tunjangan sebesar Rp 1 juta per bulan pada calon pekerja yang sudah dapat pelatihan dan magang sembari menunggu dapat kerja di perusahaan.

Lebih lanjut, menurutnya pemerintah tetap harus berupaya memberikan solusi kongkrit terhadap tingginya angka pengangguran.

Dikatakan Fauzi, satu-satunya cara yang harus ditempuh adalah membuka lapangan kerja seluas-seluasnya. Agar tenaga kerja dalam negeri bisa mendapat kesempatan kerja.

"Masalah di lapangan saat ini, orang mencari kerja itu sangat sulit. Maka mau nggak mau pemerintah arus ciptakan lapangankerja. Industri padat karya harus digalakkan kembali. Hanya dengan begitu tenaga kerja bisa terserap," tegasnya.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved