Rumah Politik Jatim

Debat Cawapres Besok, SPSI Jatim Sebut UMK dan TKA Jadi PR Besar Pemerintah Ke Depan

Debat Cawapres 2019 bakal digelar besok Minggu (17/3/2019). Salah satu tema yang diangkat adalah masalah ketenagakerjaan

Debat Cawapres Besok, SPSI Jatim Sebut UMK dan TKA Jadi PR Besar Pemerintah Ke Depan
istimewa
Ilustrasi - Ribuan Buruh saat berkumpul di GOR SIdoarjo untuk merayakan HUT ke-46 SPSI, Minggu (3/3/2019). Di sela acara ini, mereka juga menyatakan dukungannya untuk Joko Widodo dalam Pilpres 2019. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Debat Cawapres 2019 bakal digelar besok Minggu (17/3/2019). Salah satu tema yang diangkat adalah masalah ketenagakerjaan. Terkait hal tersebut, Ketua DPD Serikat Pekerja Seluruh Indonesia provinsi Jawa Timur Achmad Fauzi, ada dua topik masalah yang harus menjadi penekanan negara terkait masalah ketenagakerjaan.

Yang pertama adalah masalah aturan yang dijadikan dasar penetapan UMK di Indonesia yaitu PP nomor 78 Tahun 2015. Yang kedua, adalah terkait masih bebasnya Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk ke Indonesia.

"Masih ada beberapa permasalahan yang harus menjadi konsen pemerintahan ke depan, antara lain masih lah UMK. Jujur kami yang juga sebagai Ketua Dewan Pengupahan Jawa Timur dari unsur pekerja, saya menyampaikan bahwa PP 78 yang dijadikan standar penentuan UMK harus segera direvisi, dan harus lebih baik dari yang sekarang," kata Fauzi, Sabtu (16/3/2019).

Dalam PP 78 Tahun 2015, ada poin yang akhirnya menjadikan adanya disparitas UMK daerah satu dengan daerah yang lain.

Misalnya di Jawa Timur UMK di Kabupaten Pasuruan dengan UMK di kota Pasuruan sangat besar jaraknya.

Padahal hanya dibedakan satu meter saja Pekerja yang bekerja di kabupaten mendapatkan UMK Rp 3,8 juta sementara yang di kota Rp 2,9 juta perbulan. Ini juga terjadi di di Mojokerto Gresik dan juga Lamongan

Menurut Fauzi acuan ini juga menjadikan potensi disparitas yang besar di Pacitan Situbondo dan juga wilayah yang lain yang masih berkisar Rp 1,9 juta hingga 1,8 juta.

Acuannya adalah peningkatannya paket delapan persen setiap tahunnya.

"Maka tinggal menunggu waktu saja disparitas daerah tersebut bisa sampai Rp 5 juta masalah ini harus dipikirkan pemerintah. Maka jangan salahkan pemerintah gubernur atau bupati wali kota yang jika nantinya tidak mematuhi aturan ini," tegasnya.

Selain itu juga banyak tenaga kerja di Indonesia khususnya di Jawa Timur seperti guru dan juga bekerja di sektor lain yang gajinya sebenarnya masih belum mencapai UMK.

Halaman
123
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved