Berita Pasuruan

DPRD Minta Pemkab Pasuruan Segera Mengisi Jabatan Kadis yang Kosong

Saat ini, ada tujuh jabatan kadis yang kosong. Untuk sementara posisi itu diisi oleh kadis yang menjabat dinas lainnya.

DPRD Minta Pemkab Pasuruan Segera Mengisi Jabatan Kadis yang Kosong
surya.co.id/galih lintartika
Mas Dion dan Bupati Pasuruan saat menerima Piala Adipura beberapa waktu lalu. 

SURYA.co.id | PASURUAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan untuk segera mengisi posisi jabatan kepala dinas (kadis) yang kosong.

Saat ini, ada tujuh jabatan kadis yang kosong.

Untuk sementara posisi itu diisi oleh kadis yang menjabat dinas lainnya.

Posisi berdiri dalam dua jabatan ini dinilai kurang efektif oleh DPRD Kabupaten Pasuruan.

"Tidak akan maksimal. apalagi, mereka sudah repot mengurusi dinasnya sendiri, dan mengurusi dinas yang baru. Tidak efektif, dan saya minta agar posisi kadis yang kosong ini diisi, agar pelayanan kembali normal," kata Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan, Jumat (15/3/2019).

Dion, sapaan akrab Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, menerangkan, tujuh jabatan kadis yang kosong adalah Dinas Sosial (Dinsos), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Disnaker, Bappeda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMT), Badan Kepegawian Daerah (BKD), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

"Ini OPD strategis yang harus diisi pemimpin definitif. Jadi kalau misal diisi sama pemimpin yang sudah menjabat di OPD lain maka dampaknya tidak maksimal dan akan keteteran. Bisa, tapi jalannya pasti lambat," jelas politisi partai PKB ini.

Dion mencontohkan, sekarang, posisi Kadis DPMT dijabat oleh Kadis Perumahan dan Permukiman.

Nah, di Dinas Perumahan dan Permukiman ini, kerjaan kadis sudah banyak dengan anggaran miliaran.

"Kalau ditempatkan juga di DPMT, kasihan. Banyak yang dipikirkan, ngurusi proyek pembangunan juga ngurusi perizinan. Minggu depan, adalah tepat Bupati dan Wabup menjabat enam bulan. Banyak PR yang harus dikerjakan, tapi prioritas pengisian kepala dinas ini," tambahnya.

Ia menerangkan, tahun depan, ada tiga kepala dinas yang sudah memasuki masa pensiun.

Nah, otomatis ada kekosongan lagi. Harus ada promosi jabatan.

Tapi, promosi ini harus diisi oleh orang-orang yang berkompeten agar nantinya pelayanan di masyarakat bisa maksimal.

"Sekarang promosi jabatan dari Eselon III ke Eselon II harus mengikuti seleksi. Ada assesmen yang wajib diikuti. Jika dinyatakan lolos, maka bisa promosi menjadi kadis. OPD tidak boleh kosong, dan harus diisi oleh pemimpin yang berkompeten," ungkapnya.

Ia berharap, ketika semua OPD terisi oleh pemimpin, pelayanan ke masyarakat bisa maksimal dan bisa sesuai dengan keinginan sekaligus visi misi Bupati Pasuruan untuk masyarakat.

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved