Dugaan Kecurangan Pilkades Karanggandu Masih Bergulir, Forkopimda Melakukan Pembahasan Khusus

Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, kabupaten Trenggalek, masih belum menemui titik temu.

Dugaan Kecurangan Pilkades Karanggandu Masih Bergulir, Forkopimda Melakukan Pembahasan Khusus
surabaya.tribunnews.com/david yohanes
Seorang warga Desa Karanggandu menunjukkan surat laporan ke Polisi, terkait dugaan kecurangan Pilkades desa ini. 

SURYA.co.id | TRENGGALEK - Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, kabupaten Trenggalek, masih belum menemui titik temu. 

Jajaran Forkopimda Trenggalek menggelar rapat pleno di ruang rapat Wakil Bupati, Kamis (14/3/2019) sore.

Rapat ini bersifat tertutup dan hanya diikuti undangan. Rapat ini berlangsung lebih dari dua jam. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Djoko Wasono mengatakan, semua hasil Pilkades berpeluang didugat.

Namun mengacu Perda Kabupaten Trenggalek nomor 13 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, aturan itu sudah dijelaskan.

“Pada pasal 59 ayat (2) disebutkan, kalau Panitia tidak bisa menyelesaikan masalah, bupati punya waktu 30 hari untuk menyelesaikan,” terang Djoko.

Pelajar Bunuh Diri Pakai Tali Sepatu Setelah Dimarahi Ayah Karena Nilai UTS Jeblok

Pasutri Muda Pasuruan Diciduk Polisi Karena Edarkan Sabu-sabu

Polisi Buru Penyebar Isu Kiamat di Ponorogo yang Sebabkan 52 Warga Pindah ke Malang

Jika calon kepala desa tidak puas dengan penyelesaian bupati, ayat (5) menegaskan bahwa calon Kades bisa menempuh jalur hukum. Namun ayat (6) pasal yang sama juga menegaskan, gugatan ini tidak menghalangi pelantikan Kades terpilih.

Jika nantinya gugatan pihak yang kalah dimenangkan pengadilan, maka bupati akan melaksanakan putusan itu. Misalnya, jika pengadilan memerintahkan membatalkan hasil Pilkades, maka Kades yang terlanjur dilantik akan diberhentikan.

“Meski pun baru menjabat beberapa bulan, kalau pengadilan memerintahkan dibatalkan, maka akan dibatalkan. Bupati punya kewenangan mencabut dan mengangkat PJ Kades,” tutur Djoko.

Pelaksanaan Pilkades Desa Karanggandu sempat menuai protes, karena panitia membakar 44 surat suara. Surat suara itu adalah selisih antara jumlah absen pencoblos, dengan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara. Hasilnya petahana, Utingan menang dengan selisih 83 suara dibanding penantangnya, Asmadi.

Para pendukung Asmadi protes, karena menilai selisih surat suara itu indikasi kecurangan pemilih ganda. Mereka menilai panitia pemilihan sengaja membakar selisih surat suara untuk menghilangkan bukti kecurangan. Asmada kemudian melaporkan kecurangan ini ke Polres Trenggalek. 

Penulis: David Yohanes
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved