DPRD Jatim dan Dinas Pendidikan Sepakati Juknis Tunjangan Tambahan Penghasilan untuk GTT & PTT

Disdik Jatim akan mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) tentang tunjangant ambahan penghasilan yang akan dikirimkan ke SMA/SMK negeri di Jatim.

DPRD Jatim dan Dinas Pendidikan Sepakati Juknis Tunjangan Tambahan Penghasilan untuk GTT & PTT
surabaya.tribunnews.com/bobby constantine koloway
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Saiful Rachman bersalaman dengan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim, di sela dengar pendapat bersama Komisi E di DPRD Jatim, Kamis (14/3/2019). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memberikan solusi terkait polemik tunjangan tambahan penghasilan (tamsil) untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Jawa Timur.

Untuk menegaskan aturan tersebut, Disdik Jatim akan mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) yang akan dikirimkan ke SMA/SMK negeri di Jatim.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Saiful Rachman menjelaskan bahwa juknis tersebut akan berisi instruksi pemberian tunjangan di luar honorarium.

"Kami akan buatkan juknis sesuai masukan dari komisi E. Sehingga, nantinya akan sama se-Jatim," kata Saiful saat ditemui di sela dengar pendapat bersama Komisi E di DPRD Jatim, Kamis (14/3/2019).

"Di dalam juknis itu, honorarium bisa didapatkan dari sekolah, sedangkan tunjangan itu bersifat tamsil. Sekali lagi, honorarium bisa ditambah dari sekolah masing-masing," terangnya.

Namun, pihaknya akan memberikan pengecualian terhadap daerah tertentu yang memiliki honorarium tinggi atau mencapai Upah Minimum Regional (UMR) masing-masing wilayah. Di antaranya, Surabaya yang telah menggaji GTT dan PTTnya hampir mencapai angka UMR Surabaya.

"Sehingga, kalau ditambahkan dengam Rp750 ribu yang merupakan tunjangan dari provinsi, bisa mencapai lebih dari Rp4 juta. Sehingga, untuk daerah seperti itu, kami akan sesuaikan," katanya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim menekankan bahwa di dalam juknis tersebut harus menegaskan pernyataan bahwa 'tunjangan dari pemrov bukan termasuk horoarium'. Sehingga, tunjangan itu bisa mengangkat pendapatan GTT/PTT di daerah.

Pelajar Bunuh Diri Pakai Tali Sepatu Setelah Dimarahi Ayah Karena Nilai UTS Jeblok

Nantinya, pendapatan GTT/PTT bisa mendekati angka UMR masing-masing daerah. "Misalnya, saat ini GTT tersebut di gaji Rp350 ribu. Dengan adanya tunjangan tamsil sebesar Rp750 ribu dari pemprov, maka pendapatan guru yang bersangkutan bisa mencapai Rp1,1 juta," kata Suli.

"Sehingga, kalau UMR di daerah tersebut di angka 1,2 juta, maka penghasilan guru tersebut akan mendekati UMR. Inilah yang kami maksud juknis tersebut harus menjelaskan bahwa akumulasi gaji dan honorarium mendekati UMR," terang politisi Partai Amanat Nasional ini.

Sebelumnya, DPRD Jawa Timur menyoroti realisasi tunjangan untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim menjelaskan bahwa realisasi anggaran yang seharusnya diberikan sebagai penghasilan tambahan (tamsil) untuk GTT/PTT itu tak sesuai rencana.

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved