Apresiasi Program TisTas Gubernur Khofifah, Bambang DH:  Surabaya Tak Perlu Memaksakan Diri

Bambang DH, anggota DPRD Jatim mengapresiasi kebijakan Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang bakal menerapkan pendidikan gratis.

Apresiasi Program TisTas Gubernur Khofifah, Bambang DH:  Surabaya Tak Perlu Memaksakan Diri
SURYA.co.id/Bobby Koloway
Anggota DPRD Jatim, Bambang DH 

SURYA.co.id | SURABAYA - Bambang DH, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Komisi A yang juga mantan Wali Kota Surabaya mengapresiasi kebijakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang bakal menerapkan pendidikan gratis berkualitas (Tis Tas).

Khususnya yang juga memberikan biaya SPP gratis untuk pendidikan SMA SMK baik negeri maupun swasta se Jawa Timur.

Dengan kebijakan ini, Bambang DH menyebut seharusnya Pemerintah Kota Surabaya tidak perlu lagi khawatir bahwa akan ada siswa jenjang SMA SMK yang putus sekolah.

"Saya mengapresiasi Gubernur Khofiah. Khususnya program gratiskan biaya SPP SMA SMK dengan menyisikan APBD nya untuk dana pendidikan. Ini artinya beliau sudah ada di track yang benar. Karena PR dasar pemerintah adalah memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai amanah undang-undang yang merupakan hak warga negara," kata Bambang DH pada Surya,  Kamis (14/3/2019).

Komentar ini ia lontarkan khususnya setelah beberapa pekan terakhir cukup ramai pemberitaan tentang Pemerintah Kota Surabaya yang masih getol untuk bisa mendapatkan kewenangan pengelolaan SMA/SMK yang kini berada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Menurut politisi senior PDIP ini,  kebijakan Gubernur Khofifah menjawab apa yang menjadi kekhawatiran Pemerintah Kota Surabaya terhadap meningkatnya jumlah anak putus sekolah di jenjang SMA SMK.

"Dengan kebijakan pendidikan gratis ini saya rasa Surabaya nggak perlu lagi memaksakan diri dan ketakutan. Pembebasan biaya sudah dilakukan. Sedangkan regulasi memang seperti itu, kalau memang memiliki niat kuat ya undang-undangnya diubah dulu," ucap Bambang DH

Lebih detailnya yang di maksud Bambang DH adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut tegas menyebutkan bahwa ada pembagian kewenangan pengelolaan pendidikan.

Pendidikan dasar SD SMP dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kota, sedangkan pendidikan tingkat menengah atas dikelola oleh pemerintah provinsi.

"Karena esensinya adalah supaya tidak ada lagi anak usia sekolah SMA SMK yang putus sekolah karena alasan biaya, maka kebijakan ini sudah menjadi solusi. Dan upaya untuk pengalihan kewenangan seharusnya tidak perlu diperpanjang," tegas Bambang DH.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved