Berita Madiun

Alasan Bupati Madiun Naikkan Insentif Petugas KB Desa hingga 100 Persen

Bupati Madiun Ahmad Dawami menaikkan insentif bagi Pembina Keluarga Berencana Desa (PKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD).

Alasan Bupati Madiun Naikkan Insentif Petugas KB Desa hingga 100 Persen
SURYAOnline/rahadian bagus
Bupati Madiun, Ahmad Dawami berfoto bersama para PKBD dan sub PPKBD. 

SURYA.co.id|MADIUN - Bupati Madiun Ahmad Dawami menaikkan insentif bagi Pembina Keluarga Berencana Desa (PKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di Kabupaten Madiun, hingga seratus persen.

Bupati yang akrab disapa Kaji Mbing ini menganggap PKBD dan sub PPKBD sebagai pahlawan dan menjadi ujung tombak pengendalian penduduk di Kabupaten Madiun, sehingga layak untuk diapresiasi.

“PKBD dan Sub PPKBD menjadi ujung tombak pengendalian penduduk. Tetapi di luar pengendalian penduduk ada delapan fungsi keluarga yang melekat menjadi tugas mereka. Maka kami ambil kebijakan menaikkan insentif bagi operasional mereka,” ujar Kaji Mbing usai membuka workshop Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Smart, di Pendopo Muda Graha, Kamis (14/3/2019).

Kaji Mbing dengan kenaikan seratus persen, insentif PKBD dari yang semula Rp 75 ribu menjadi Rp 150 ribu per bulan. Sedangkan insentif Sub PPKBD dari semula Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu per bulan.

Tak hanya kenaikkan insentif, 206 PKBD dan 1080 Sub PKBD di Kabupaten Madiun juga akan mendapat tunjangan dari alokasi dana desa sesuai peraturan bupati yang sudah ditetapkan. Besaran tunjangan yang akan diterima tergantung bobot permasalahan yang dihadapi di masing-masing desa.

“Pada peraturan bupati sudah kami tuangkan PPKBD dan sub PPKBD bisa dianggarkan dari ADD.  Kepala desa, PPKBD dan Sub PPKBD akan bermusyawarah untuk penganggarannya. Dengan, demikian fungsi PPKBD dan sub PPKBD bisa maksimal,” kata Kaji Mbing.

Kenapa PPKBD dan sub PPKBD perlu diapresiasi dan diperhatikan, Kaji Mbing mengatakan seluruh tugas dua kader KB desa itu ada di dalam visi misi Kabupaten Madiun yakni mewujudkan aman, mandiri, sejahtera dan berakhlak.

Kinerja PKBD dan sub PPKBD yang optimal akan menjadikan keluarga-keluarga di Kabupaten Madiun menjadi kuat.

“Mereka akan bekerja bagaimana menciptakan keluarga yang baik. Jadi suatu negara kuat dan terhormat kalau keluarga-keluarga yang ada didalam satu negara itu juga kuat. Untuk itu keluarga harus kuat,” jelas Kaji Mbing.

Kaji Mbing menambahkan PKBD dan sub PPKBD sebagai ujung tombak agar para keluarga di Kabupaten Madiun dapat menjaga dirinya masing-masing secara ekonomi, sosial dan keagamaan. “Tugas utama mereka mengendalikan pertumbuhan penduduk tapi ujungnya terkait dalam hal kesejahteraan, kemandirian, keamanan dan akhlak,” kata ayah dua anak ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perilindungan Anak (PPKB PP dan PA) Kabupaten Madiun, Siti Zubaidah mengatakan workshop tersebut bertujuan untuk meningkatan peran dan kompetensi IMP.

Dalam workshop tersebut, para PKBD dan Sub PPKBD mendapatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan, khususnya tentang kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan anak.

Kepala BKKBN Provinsi Jawa Timur, Yenrizal Makmur,  mengapresiasi langkah Bupati Madiun, Ahmad Dawami yang menaikkan insentif PKBD dan sub PPKBD naik seratus persen. Dia berharap, kenaikkan insentif PKBD dan sub PPKBD dapat memaksimalkan kinerja di masyarakat.

Penulis: David Yohanes
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved