Rumah Politik Jatim

GePe MKGR Jatim Ingatkan Pentingnya Partisipasi Pemilih Perempuan di Pilihan Politik

GePe MKGR Jatim Ingatkan Pentingnya Partisipasi Pemilih Perempuan di Pilihan Politik

GePe MKGR Jatim Ingatkan Pentingnya Partisipasi Pemilih Perempuan di Pilihan Politik
Surabaya.Tribunnews.com/Bobby Contantine Koloway
Sekretaris GePe MKGR Jatim, Theresia Debora F. Sibarani, ketika ditemui di Surabaya beberapa waktu lalu. GePe MKGR Jatim Ingatkan Pentingnya Partisipasi Pemilih Perempuan di Pilihan Politik 

SURYA.co.id | SURABAYA - Gerakan Perempuan (GePe) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Jawa Timur mengingatkan perempuan di Jawa Timur untuk memberikan partisipasi politik di pemilu 2019.

Sebab, pilihan politik para perempuan akan menentukan nasib para perempuan itu sendiri lima tahun kedepan.

Sekretaris GePe MKGR Jawa Timur, Theresia Debora F Sibarani menejlaskan, para perempuan dan masyarakat marginal masih menghadapi potensi berbagai kesulitan di era modern saat ini. Mulai dari menyempitnya ruang demokrasi, pemiskinan, hingga ketimpangan sosial.

"Termasuk, maraknya kriminalisasi serta kekerasan seksual terhadap perempuan," kata perempuan yang akrab disapa Tere ini kepada SURYA.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin (11/3/2019).

Ia lantas mengutip data Komnas Perempuan tahun 2018 yang mana kekerasan terhadap perempuan meningkat dari dua tahun terakhir. Pada 2017 mencapai 348.466 kasus yang kemudian meningkat di 2018 menjadi 435.582 kasus.

"Sehingga, kekerasan terhadap perempuan jika dilihat dari data tersebut mengalami peningkatan sebesar 25 persen dari kurun waktu selama satu tahun," katanya.

Peningkatan kasus perempuan tersebut, menurutnya tidak serta merta timbul begitu saja. "Salah satu faktor penunjang meningkatnya kasus ini, disebabkan kesenjangan ekonomi yang terus menjadi pemicu kehidupan keluarga tidak harmonis, sehingga rentan akan kekerasan," katanya.

Belum lagi dengan masalah perempuan dan ketenagakerjaan. Menurutnya, buruh/pekerja perempuan lebih rentan mengalami pemiskinan, diskriminasi, dan kekerasan di hampir seluruh sektor industri.

"Pemiskinan tersebut tergambar dari ketiadaan tunjangan pasangan bagi buruh/pekerja perempuan, upah murah, hingga tidak ada upah lembur," kata alumnus Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya ini.

Untuk keluar dari jurang kemiskinan, perempuan Indonesia menjadi pekerja rumah tangga (PRT) migran yang sebagian terancam hukuman berat, termasuk hukuman mati. Sementara di dalam negeri, nasib PRT tidak jauh berbeda dan justru belum diakui sebagai pekerja.

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Fatkhul Alami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved