Rumah Politik Jatim

Jemput Aspirasi PKL Surabaya, Hayono Isman Komitmen Berikan Pembinaan dan Perlindungan Hukum

Calon Anggota DPR RI Dapil Jatim dari Partai NasDem, Hayono Isman komitmen berupaya menyejahterakan pedagang kaki lima (PKL) Surabaya dan Sidoarjo.

Jemput Aspirasi PKL Surabaya, Hayono Isman Komitmen Berikan Pembinaan dan Perlindungan Hukum
foto: istimewa
Hayono Isman (kanan), mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) era Kabinet Pembangunan VI, menjemput aspirasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Tanjung Perak, Surabaya. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Calon Anggota DPR RI Dapil Jatim dari Partai NasDem, Hayono Isman komitmen melakukan upaya terbaik untuk menyejahterakan pedagang kaki lima (PKL) Surabaya dan Sidoarjo. Salah satu upayanya adalah memberikan pembinaan dan perlindungan.

Hayono Isman yang juga mantan Menpora era Kabinet Pembangunan VI itu ingin keberadaan PKL diatur sedemikian rupa, sehingga PKL terintegrasi dalam perekonomian yang ada. Hayono juga berharap pemerintahan terkait bisa memberikan kebijakan yang tepat untuk PKL.

"Biasanya ada lokasi yang di khususkan untuk PKL dan ada lokasi yang dilarang. Salah satunya, trotoar. Tentunya, perlu ada perlindungan dan pembinaan, supaya bisa lebih nyaman," kata, Hayono saat menampung aspirasi PKL, di Jl. Kalimas Baru, Tanjung Perak, Surabaya. Selasa, (05/03/2019).

Pada kesempatan itu, Hayono menjelaskan setiap daerah punya aturan dan lembaga khusus yang mengurusi soal PKL. Jika diberi kepercayaan nanti Hayono akan berdiskusi lebih lanjut dengan pemerintah di Surabaya dan Sidoarjo, agar PKL dapat diberi pembinaan, pelatihan dan bantuan lainnya seperti perawatan kios.

Hayono berkomitmen serta berharap ke depan, agar keberadaan PKL dan tata ruang yang ada dapat terintegrasi. Sehingga kepentingan masyarakat untuk menggunakan ruang publik dan PKL dapat bersinergi.

"Aturannya fasilitas umum memang tidak boleh digunakan PKL. Kita nanti akan merekomendasikan agar pemerintah menerbitkan kebijakan yang mengatur PKL terkait tata ruang," ujarnya.

Putra pejuang kemerdekaan, Mas Isman itu menegaskan, dalam membuat kebijakan, pemerintah wajib melibatkan PKL, organisasi masyarakat sipil ataupun paguyuban PKL.

Menurutnya, kelompok pedagang kaki lima merupakan bagian dari kelompok usaha kecil yang tak terpisahkan dari aset pembangunan nasional yang berbasis kerakyatan. Selain itu, keberadaan PKL disebut bisa memperluas lapangan kerja baru.

"Pedagang kaki lima itu kan sebagai bagian dari usaha sektor informal, ia memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan," pungkasnya.

Penulis: Adrianus Adhi
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved