Warga Malaysia dan Timur Tengah Masuk DPT Pemilu 2019 di Kota Madiun. Kok Bisa?

Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Madiun, ternyata ada seorang warga Malaysia dan 2 warga Timur Tengah. Kok bisa ya?

Warga Malaysia dan Timur Tengah Masuk DPT Pemilu 2019 di Kota Madiun. Kok Bisa?
surabaya.tribunnews.com/rahadian bagus
Ketua Bawaslu kota Madiun, Kokok Heru Purwoko menunjukan WNA yang tinggal di Kota Madiun dan masuk DPT Pemilu 2019 

SURYA.co.id|MADIUN - Dari 35 Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di Kota Madiun, tiga di antaranya ternyata masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 di Kota Madiun.

Hal itu diketahui setelah Bawaslu Kota Madiun melakukan pengecekan di Disdukcapil dan KPU Kota Madiun, Senin (4/3/2019) siang.

"Tadi setelah crosschek ke Dispendukcapil ada 35 WNA, 27 sudah memiliki e-KTP. Setelah dilakukan pengecekan ke KPU, ternyata ada tiga orang di DPT," kata Ketua Bawaslu Kota Madiun, Kokok Heru Purwoko, saat ditemui di Kantor KPU Kota Madiun.

Kokok menuturkan, dari temuan tersebut Bawaslu Kota Madiun akan merekomendasikan KPU Kota Madiun, agar tiga orang WNA yang masuk di DPT tersebut, ditandai dan dicoret dari daftar DPT.

"Dari tiga orang tersebut, langsung kami beri rekomendasi agar dicoret, dan dipastikan mereka tidak menerima C6. Kami pastikan agar mereka tidak menggunakan hak pilih," katanya.

Perempuan di Sumenep Racuni Suami Sendiri Hingga Tewas. Perselingkuhan Jadi Modusnya

Terjatuh Saat Salip Avanza, Pengendara Motor di Mojokerto Tewas

Tema Pembangunan Jember Tahun 2020 : Jember Mandiri, Kuat dan Bersih

Dia mengatakan, ketiga WNA yang masuk di DPT itu satu orang berasal dari Malaysia, dan dua lainnya dari Timur Tengah. Tiga WNA ini masuk di TPS 7 Tawang, TPS 15 Pandean, dan TPS 2 Pilangbango.

Kokok mengatakan, meski memiliki e-KTP dan terdaftar di DPT, ketiga WNA tidak bisa menggunakan hak pilih, sesuai dengan yang di atur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Pasal 1 angka 34.

Dia menambahkan, masuknya tiga WNA dalam DPT Kota Madiun kemungkinan disebabkan kesalahan pada saat pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas KPU.

"Kemungkinan pada saat coklit, oleh KPU mereka terdata. Tetapi kami tidak bisa menyalahkan KPU," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Madiun, Sasongko belum dapat dikonfirmasi karena menghadiri acara di Surabaya.

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved