Berita Surabaya

Warga Pakal Surabaya Cemas Tunggu Tagihan PBB Rp 37 Juta, Dewan Desak Revisi Perda PBB 

Warga Kecamatan Pakal Surabaya kini mengaku cemas menunggu tagihan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Warga Pakal Surabaya Cemas Tunggu Tagihan PBB Rp 37 Juta, Dewan Desak Revisi Perda PBB 
surya.co.id/nuraini faiq
Rosana Hendriyasti, warga Perumahan di Gayungsari menunjukkan tagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang mencapai Rp 3 juta dari sebelumnya  Rp 900.000, Senin (18/2/2019). Serupa dengan Rosana Hendriyasti, warga Pakal mengaku keberatan atas kenaikan PBB yang mencapai hingga 300 persen. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Warga Kecamatan Pakal Surabaya kini mengaku cemas menunggu tagihan pajak bumi dan bangunan (PBB). Warga trauma atas kenaikan tarif PBB yang naik hingga 300 persen. Mereka pun meminta Pemkot tak menaikkan lagi tarif PBB.

 "PBB mundak terus, cek mentolo e. Jika  benar-benar naik lagi PBB tahun ini, kami akan menolak membayar. Boikot saja," ucap Suharto Ahmad, warga RT 02/RW 08 Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, Selasa (19/2/2019).

Suharto bersama warga yang lain sempat trauma untuk membayar pajak PBB. Pemkot tiba-tiba memberlakukan tarif pajak naik berkali lipat mulai 2017. Naik hingga tiga kali lipat. 

Kondisi ini dialami Suharto yang terbebani PBB atas lahan tambak miliknya. Dia memiliki tanah seluas 17.800 meter dan mulai menanggung kewajiban pajak tanahnya pada 2016 sekitar Rp 9 juta. Kemudian naik lebih dari dua kali lipat pada 2017 sebesar Rp 19 juta. 

 Kemudian pada 2018 kemarin, Suharto kaget karena lahan miliknya kena PBB naik 300 persen lebih.

"Seingat saya, saya bayar Rp 37 juta. Tak rewangi utang untuk menutup PBB tahun lalu. Tinggal menunggu tagihan PBB tahun ini berapa," kata Suharto cemas.

Biasanya PBB untuk rumah dan lahan di kampungnya akan jatuh tempo pada Agustus nanti. Dia berjanji mengabadikan tagihan PBB baru jika tetap naik.

Suharto bersama warga yang lain akan menggelar aksi penolakan membayar jika besaran PBB nanti naik lagi. 

Sedang Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya Yusron Sumartono saat dikonfirmasi menjamin bahwa tidak ada kenaikan tarif pajak PBB tahun ini.

"Tidak naik kok (kenaikan) PBB tahun ini," jelaa Yusron. 

Halaman
12
Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved