Grahadi

Beranda Grahadi

Khofifah Komitmen Cegah Korupsi Melalui Penguatan Sisi Hulu

Dalam rangka memperkuat pencegahan korupsi, Khofifah bersama jajaran Pemprov Jatim juga telah mengagendakan audiensi dengan KPK

Khofifah Komitmen Cegah Korupsi Melalui Penguatan Sisi Hulu
Ist/ Humas Pemprov Jatim
Gubernur Jawa Timur, Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si dan Wakil Gubernur Jawa Timur Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc didampingi Sekdaprov Jatim Dr. Heru Tjahjono, serta Kepala BPKAD Provinsi Jatim Dr. Jumadi berkunjung ke kantor BPK RI ditemui Ketua BPK RI Pro. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CA., CPA, Kamis (14/2/2019) 

SURYA.co.id | JAKARTA - Gubernur Jawa Timur, Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si berkomitmen melakukan pencegahan korupsi melalui penguatan di sisi hulu. Salah satu langkah penguatan tersebut dilakukan dengan mengkoordinasikan proses perencanaan, penganggaran hingga proses audit.

“Kita akan memaksimalkan langkah-langkah preventif di hulunya, dan akan terus menyampaikan kepada seluruh ASN dan Kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim,” ujar Khofifah sapaan lekat Gubernur Jatim saat audiensi dengan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara di Kantor BPK RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 31, Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Khofifah menjelaskan, salah satu pintu masuk BPK melalui Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang tidak di follow up dengan baik. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan perwakilan BPK yang ada di Jatim.

“Kami sangat berharap ada petunjuk atau referensi yang lebih detail untuk menghindari terjadinya dispute atau perselisihan sehingga memungkinkan terjadinya multitafsir,” ungkapnya sembari mengimbuhkan bahwa referensi tersebut bisa menjadi pegangan bagi pemprov maupun pemkab/kota di Jatim.

Ditambahkan, salah satu contoh kebijakan yang menjadikan multitafsir adalah tentang kebutuhan anggaran untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih luas bagi SMA/SMK di Jatim.

Berdasarkan UU No. 23 Th. 2014 kewenangan pengelolaan SMA/SMK berada di provinsi, namun karena adanya keterbatasan anggaran dimungkinkan pemberian bantuan keuangan berupa spesifik block grant.

“Kebijakan ini memungkinkan terjadinya multitafsir, karenanya guidance atau bimbingan dari BPK kami harapkan bisa menjadi acuan dalam melaksankan program kedepannya,” urai Khofifah sembari menegaskan kegiatan ini termasuk program utamanya dalam 33 hari kedepan.

Dalam rangka memperkuat pencegahan korupsi, Khofifah bersama jajaran Pemprov Jatim juga telah mengagendakan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sesuai arahan pak Mendagri kami menunggu pelantikan gubernur selanjutnya, sehingga diskusi dengan KPK bisa lebih detail, mendalam dan komprehensif,” pungkasnya.

Turut mendampingi dalam audiensi tersebut Wakil Gubernur Jatim Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc, Sekdaprov Jatim Dr. Heru Tjahjono, serta Kepala BPKAD Prov. Jatim Dr. Jumadi. (hms)

Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved