Beirta Kota Madiun

Pengelola Parkir Kota Madiun Menyebut Unjuk Rasa Para Jukir Bermuatan Politis

Pengelola Parkir PT Bumi Jatimongal Permai menyebut unjuk rasa para juru parkir di kantor DPRD Kota Madiun bermuatan politis.

Pengelola Parkir Kota Madiun Menyebut Unjuk Rasa Para Jukir Bermuatan Politis
surya/rahadian bagus
Ratusan juru parkir atau jukir menggelar demo di DPRD Kota Madiun, Rabu (13/2/2019). Para jukir mengaku sangat terbebani dengan kenaikan setoran parkir 

SURYA.co.id|MADIUN - Project Manager Pengelolaan Parkir dari PT Bumi Jatimongal Permai, Wahyu Hendrawan mengatakan, demo mengatasnamakan juru parkir yang berlangsung di depan Kantor DPRD Kota Madiun, Rabu (13/2/2019) sangat bermuatan politis.

Wahyu mengatakan, dari puluhan demonstran yang berunjuk rasa, hanya ada sekitar tiga hingga lima orang yang benar-benar berprofesi sebagai juru parkir.

"Yang dikatakan mewakili jukir itu, menurut saya belum pas. Data yang kami punya, ada 435 jukir yang bekerja dengan PT kami, yang ikut demo itu hanya tiga atau lima orang," kata Wahyu saat dihubungi.

Bahkan, dia mengklaim, tiga hingga lima orang jukir yang ikut demonstrasi pada hari itu juga di bawah tekanan atau intimidasi. Menurutnya, orang yang demo adalah orang-orang yang kehilangan penghasilan dengan dikelolanya parkir oleh pihak ketiga.

"Yang terlibat ini bukan jukir, tetapi orang-orang yang dulu menikmati kegiatan parkir, orang-orang yang takut kehilangan penghasilan," katanya.

Tak Penuhi Setoran, 7 Jukir Mengaku Dipecat Pengelola Parkir. Begini Kata Ketua DPRD Kota Madiun

Setoran Parkir Naik 9 Kali Lipat, Jukir Kota Madiun Wadul DPRD

Ia menuturkan, selama ini pihak perusahaanya membuka kesempatan bagi jukir yang keberatan atau merasa terbebani dengan jumlah setoran yang ditentukan.

"Kami selalu membuka diri, kalau memang keberatan bisa ke kantor meminta keringanan. Kemarin ada sekitar 100 jukir yang ke kantor dan menyatakan keberatan," katanya.

Ia mengatakan, meski perusahaanya berorientasi pada profit atau keuntungan, namun selalu mengedepankan unsur kemanusiaan. Dia mencontohkan, dalam pembagian hasil misalnya, seharusnya 50:50, namun faktanya terkadang perusahaan hanya menerima 30 persen, sedangkan sisanya 70 persen untuk jukir.

"Ada yang sehari misalnya dapatnya Rp 200 ribu, yang disetor cuma Rp 80 ribu. Kami masih mengedepankan kemanusiaan," ujarnya.

Sementara itu, menanggapi adanya pemecatan sebanyak tujuh orang jukir, Wahyu mengatakan kabar tersebut tidak benar. Sejak 1 Februari hingga saat ini, kata Wahyu, perusahaan baru memecat atau memberhentikan satu orang jukir karena kerap bekerja dalam kondisi mabuk.

"Sebenarnya ada empat orang yang akan diberhentikan. Namun yang tiga bisa dibina, dan dikerjakan lagi. Tapi yang satu terpaksa kami berhentikan karena kerap mabuk saat parkir," katanya.

Wahyu menambahkan, begitu juga tuduhan adanya pungutan liar ke sejumlag toko dan PKL yang disebutkan oleh pengunjuk rasa, sama sekali tidak benar. 

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved