Berita Pasuruan

Dewan Soroti Penghargaan WTP dan SAKIP yang Baru saja Diterima Pemkab Pasuruan

“Rancangan APBD yang telah disahkan DPRD Kabupaten Pasuruan, seharusnya dilakukan sinkronisasi bersama," Ketua Komisi II DPRD Pasuruan, Andri Wahyudi.

Dewan Soroti Penghargaan WTP dan SAKIP yang Baru saja Diterima Pemkab Pasuruan
surya/galih lintartika
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi dalam sebuah acara. 

SURYA.co.id | PASURUAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan kembali menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan, paska munculnya evaluasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur terkait dana hibah Pemkab Rp 195 miliar dan dana hibah DPRD Rp 80 miliar yang belakangan ini ramai diperbincangkan.

Sejumlah anggota dewan mempertanyakan penghargaaan Wajar Tanpa Kecualian (WTP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baru saja diterima Pemkab Pasuruan.

Dua penghargaan itu dipertanyakan keberadaannya, mengingat perencanaan penganggaran untuk dana hibah pun ditolak oleh Pemprov Jawa Timur.

Terbongkaranya, evaluasi dari Pemprov Jawa Timur terkait dana hibah dan bansos itu karena tidak adanya sinkroniasi antara dua lembaga Legislatif dengan Eksekutif. 

Kalangan legislatif menilai tidak adanya transparasi di perencanaan keuangan daerah dari eksekutif sehingga terjadi seperti ini.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi, menyebut, tidak transparannya Pemkab Pasuruan ini tidak hanya menyangkut penyampaian laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, tetapi juga dalam pembahasan perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah.

“Rancangan APBD yang telah disahkan DPRD Kabupaten Pasuruan, seharusnya dilakukan sinkronisasi bersama. Tahapan ini tidak pernah dilakukan Pemkab Pasuruan melalui Tim Anggaran (Timgar) dan Badan Anggaran (Banggar),” kata politisi dari PDIP tersebut.

Menurut Andri, paska penetapan APBD, Pemprov Jatim menerbitkan surat evaluasi ataupun persetujuan terhadap perencanaan keuangan tersebut.

Namun, Pemkab Pasuruan seolah menutup diri yang berupaya menyelesaikan sendiri tanpa melibatkan Timgar dan Banggar.

“Surat evaluasi dari Pemprov Jatim terbit tanggal 21 Desember 2018 dan tidak disampaikan ke Banggar DPRD. Kami baru tahu awal Februari 2019 dan meminta kepada Badan Musyawarah DPRD untuk menjadwalkan rapat Banggar-Timgar membahas evaluasi anggaran tersebut,” urainya.

Halaman
12
Penulis: Galih Lintartika
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved