Berita Surabaya

Risma Tangkap Sinyal Positif Khofifah tentang Pelimpahan SMA/SMK ke Pemkot Surabaya

"Kayaknya ibu Khofifah setuju (penyerahan SMA/SMK ke Pemkot Surabaya). Semogalah, nanti agar banyak anak yang tertolong," kata Risma.

Risma Tangkap Sinyal Positif Khofifah tentang Pelimpahan SMA/SMK ke Pemkot Surabaya
surya.co.id/fatimatuz zahro
Pertemuan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kemarin, Minggu (10/2/2019). 

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Pertemuan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kemarin, Minggu (10/2/2019), membawa titik terang untuk pendidikan SMA/SMK di Surabaya. 

Dalam jumpa pers bersama Risma, Senin (11/2/2019), wali kota perempuan pertama Kota Pahlawan itu menyebutkan bahwa dirinya menangkap sinyal positif tentang pelimpahan pendidikan SMA/SMK dari Pemprov ke Pemkot Surabaya.

"Jadi kemarin saat ketemu Bu Khofifah, aku berjuang untuk pendidikan.  Karena waktu itu ada surat dari Mendagri, akhirnya kewenangan memang ada di gubernur. Tinggal policy-nya gimana,  itu di gubernur," kata Risma, Senin (11/2/2019). 

Dari diskusinya dengan Khofifah,  Risma menceritakan upayanya ke kepolisian, ke kejaksaan konsultasi terkait pendanaan untuk SMA/SMK dengan APBD,  namun hal itu tidak bisa dilakukan Pemkot.

Ini lantaran dalam UU No 23 Tahun 2014 tegas disebutkan bahwa pendidikan untuk SMA/SMK urusan kewenangannya ada di pemerintah provinsi. 

"Jadi yang bisa dilakukan adalah dilakukan penyerahan. Jadi itu yang saya bicarakan dengan Bu Khofifah di samping masalah sosial," beber Risma.

Meski begitu Risma menegaskan bahwa pertemuan dengan Khofifah itu masih informal.  Namun, dari pertemuan itu Khofifah sempat berpesan kepada Risma agar setelah pelantikan tim dari Pemkot Surabaya bisa bicara dengan tim Pemprov. 

"Kayaknya ibu Khofifah setuju (penyerahan SMA/SMK ke Pemkot Surabaya dari Pemprov Jatim).  Semogalah,  nanti agar banyak anak yang tertolong," katanya.

Dari sisi Pemkot sendiri diakui sudah mempersiapkan jika kewenangan SMA/SMK segera dilimpahkan ke Surabaya, di APDB disiapkan cadangan uang dari sisa anggaran tahun lalu Rp 500 miliar hingga Rp 600 miliar.

"Sebab kita nggak hanya berikan Bopda, kalau Bopda paling hanya Rp 200 miliar untuk negeri dan swasta. Tapi kita juga bantu untuk bangun bangunannya, fisiknya, peralatan laboratorium," urai Risma.

Uang yang semula dicadangkan untuk membeli peralatan seperti mobil pemadam kebakaran sky lift,  ambulans standar internasional itu siap dialihkan untuk biaya pendidikan SMA/SMK jika Pemprov memiliki kebijakan pengalihan kewenangan ke Pemkot.

"Nanti kalau gubernur melimpahkan ke kita, maka kita boleh pakai APBD, itu yang tertulis di surat Mendagri dulu. Tapi aku nggak tahu policy-nya. Sekali lagi ini bukan mendahului, sebab Bu Gubernur harus bicaranya sama timnya juga,  jangan salah lho nulisnya," tukas Risma.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved