Berita Gresik

Gara-gara Popok, Ibu-ibu Rumah Tangga Gugat Gubernur Jatim hingga Menteri KLHK, ini Tuntutannya

Ibu-ibu rumah tangga di Bantaran Sungai Brantas menggugat Gubernur Jawa Timur akibat banyaknya sampah popok di Daerah Aliran sungai (DAS) Brantas.

Gara-gara Popok, Ibu-ibu Rumah Tangga Gugat Gubernur Jatim hingga Menteri KLHK, ini Tuntutannya
surya.co.id/sugiyono
CARI POPOK - Pasukan Popok LSM Ecoton menyisir Kali Lamong untuk mencari sampah popok, Senin (7/8/2017).Gara-gara pokok ini ibu-ibu di menggugat gubernur sampai menteri. 

SURYA.co.id | GRESIK - Ibu - ibu rumah tangga di Bantaran Sungai Brantas menggugat Gubernur Jawa Timur akibat banyaknya sampah popok di Daerah Aliran sungai (DAS) Brantas.

Gugatan Citizen Law suit ini ditujukan kepada Gubernur Jatim, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas.

Gugatan ini dilakukan dua warga di bantaran sungai Brantas yaitu, Mega Mayang Mustika (35) dan Riska Darmawanti (35) melalui kuasa hukumnya Abdul Fatah SH, MH dan Rulli Mustika Adya SH.

Gugatan itu dilakukan karena diduga semakin banyak masyarakat yang membuang sampah popok  di Daerah Aliran sungai (DAS) Brantas.

"Dua perempuan ini nekat menggugat Pemerintah yang diduga gagal dalam pengendalian dan melindungi DAS Brantas dari kerusakan Lingkungan. Sehingga hari ini, Senin mendaftarkan ke PN Surabaya," kata Rulli, Senin (11/2/2019).

Rulli menegaskan bahwa kerusakan DAS Brantas dikhawatirkan akan mengakibatkan kepunahan biota -biota dan ikan di Sungai Brantas. Sebab, sumbangan sampah popok dan sampah plastik terus menumpuk sehingga akan menjadi momok.

"Apalagi DAS Brantas itu digunakan PDAM Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, mengingat Air Brantas yang jadi bahan baku PDAM sudah tercemar sampah popok," imbuhnya.

Mega Mayang Mustika (35) dan Riska Darmawanti (35) melalui kuasa hukumnya Abdul Fatah SH, MH dan Rulli Mustika Adya mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jl Arjuno 18 Surabaya, keduanya melawan Gubernur Jawa Timur, Senin (11/2/2019).

Menurutnya, keempat institusi itu layak digugat, karena diduga tidak melakukan tugas dan tanggungjawab mutlak untuk pengawasan, penanganan dan pengelolaan sampah popok di DAS Brantas.

Menteri PUPR diduga telah gagal melindungi dan mencegah terjadinya pencemaran air di DAS Brantas akibat pembuangan sampah popok di DAS brantas.

Menteri LHK dinilai gagal melakukan koordinasi dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di DAS Brantas.

Sedangkan BBWS Brantas dinilai belum melakukan pengelolaan dan pemeliharaan sumberdaya air DAS Brantas.

“Selama ini pihak tergugat tidak melakukan kewajiban yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Undang-undang PPLH Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UU Pengelolaan Sampah 18/2008, Perda 4/2010 tentang pengelolaan sampah regional Jatim dan PP pengelolaan sampah 81/2012, dampaknya Sungai Brantas Tercemar sampah popok,” imbuhnya.

Oleh karena itu, kedua perempuan tersebut menuntut pihak tergugat untuk memasang 2020 kamera pengintai atau CCTV disepanjang DAS Brantas.

"Hal ini agar bisa mengawasi pelaku pembuang popok dan meminta para tergugat untuk melakukan kegiatan clean up sampah popok atau pembersihan tuntas sampah popok di DAS Brantas, hingga Sungai Brantas Bersih steril dari sampah popok," katanya.

Penulis: Sugiyono
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved