Berita Surabaya

Dicurhati Risma soal SMA/SMK, Khofifah Sebut Sistem ini Bisa Jadi Solusi

Khofifah Indar Parawansa menyebutkan pihaknya melihat ada opsi bisa menjadi jalan keluar masalah SMA/SMK di Surabaya.

Dicurhati Risma soal SMA/SMK, Khofifah Sebut Sistem ini Bisa Jadi Solusi
surya.co.id/fatimatuz zahro
Khofifah Indar Parawansa saat bertemu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada Minggu (11/2/2019).   

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Gubernur Jawa Timur terpilih periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa menyebutkan pihaknya melihat ada opsi bisa menjadi jalan keluar masalah SMA/SMK di Surabaya.

Solusi itu disampaikan Khofifah pasca pertemuaannya dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada Minggu (11/2/2019) kemarin. 

Pada Surya, Senin (12/2/2019), Khofifah menjelaskan dalam UU Pemda No 23 Tahun 2014 itu memang ada aturan tegas terkait kewenangan pendidikan SMA SMK yang ada di Pemerintah Provinsi. 

Sementara ada daerah yang punya kemampuan membiayai pemdidikan jenjang menengah namun tidak boleh pakai APBD. Lalu di sisi lain juga pemerintah provinsi tidak semua memiliki kemampuan yang cukup mengelola SMA SMK.

"Jadi memang fleksibilitas dari regulasi yang mengatur peningkatan kualitas SDM khususnya angka partisipasi sekolah  itu memang sudah harus dilakukan koreksi melihat kemampuan provinsi untuk bisa memenuhi kebutuhan SMA SMK se Indonesia ini," kata Khofifah. 

Kalau untuk sekolah negeri di Jawa Timur pembiayaan di tahun 2019 dikatakan Khofifah sudah bisa tercover.  Namun untuk sekolah swasta dilakukan dengan sistem hibah. Yang kendalanya hibah tidak boleh diberikan berturut-turut pada orang yang sama.

Dari diskusi dengan Risma sudah disampaikan bahwa Pemkot sudah mencoba menitipkan anggaran blocking untuk pendidikan SMA /SMK tapi dari kejaksaan tidak dipergunakan. 

"Seharusnya daerah yang punya kemampuan diberikan kesempatan untuk berikan layanan," kata Khofifah.

"Sepertinya UU No 23 2014 harus lebih membumi melihat realitas kemapuan masing-masing daerah dalam kemampuan pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama di pendidikan SMA/ SMK," kata Khofifah.

Saat ditanyakan apakah artinya Pemprov akan memberikan kewenangan ke Pemkot untuk pendidikan SMA/SMK, Khofifah menyebut kemungkinan tidak seektrim itu. 

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved