Berita Surabaya

Banyak Warga Pemegang Surat Ijo Surabaya Tak Bayar Sewa ke Pemkot, Begini Respon Wali Kota Risma

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, angkat bicara soal maraknya gerakan warga pemegang surat ijo yang menolak membayar sewa tanah ke Pemkot Surabaya

Banyak Warga Pemegang Surat Ijo Surabaya Tak Bayar Sewa ke Pemkot, Begini Respon Wali Kota Risma
surya/fatimatuz zahro
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat jumpa pers di Ruang Kerja, Senin (11/2/2019). 

"Kami pasang spanduk di banyak wilayah di Surabaya. Di Jagir, Perak, Peneleh, Tambak Rejo, Kertajaya, Pucang, Bratang, Dukuh Kupang Barat. Banyak yang diturunkan tapi kami tak gentar, ini sikap kami," kata Ketua Gerakan Pejuang Hapus Surat Ijo Surabaya, Bambang Sudibyo.

Pemasangan spanduk itu sekaligus ajakan ke masyarakat pemegang surat ijo lain di Surabaya untuk melakukan gerakan serupa, tidak membayar sewa surat ijo

Hal itu mereka lakukan berdasarkan dua landasan acuan. Yang pertama berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur 1981 dan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Jawa Timur akhir tahun 2018 lalu. 

"Agustus 2018 lalu kami melakukan seminar nasional masalah surat ijo, ada Kementerian Agraria, Wawali Surabaya dan pakar hukum. Dari hasil seminar nasional itu kami teruskan ke DPRD Jatim dan dilakukan publik hearing," terang Bambang. 

Ada rekomendasi yang memuat dua masalah pokok yang harus diperhatikan Pemkot Surabaya dan pemerintah pusat.

Di mana harus ada inventarisir aset, dan dari inventarisir itu, Pemkot tidak boleh menyewakan lahan yang bukan asetnya. 

Mereka juga bersurat ke KPK menyampaikan keberatan warga pemegang surat ijo di Surabaya, di mana warga diminta untuk membayar dua retribusi sekaligus. 

Pertama untuk sewa tanah surat ijo dan kedua pajak bumi bangunan (PBB).

"Ini yang membuat kami berat.  Kami meminta agar sewa surat ijo dihapus karena bukan tanah aset Pemkot, Pemkot tak bisa membuktikan aset mereka dengan sertifikat. Kalau PBB kami masih aktif membayar sekitar Rp 300 ribu per tahun," tambah Bambang. 

Dari surat yang dilayangkan ke KPK akhir tahun oleh warga juga sudah dibalas. KPK menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti kasus surat ijo di Surabaya. 

Halaman
1234
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved