Berita Surabaya

Banyak Warga Pemegang Surat Ijo Surabaya Tak Bayar Sewa ke Pemkot, Begini Respon Wali Kota Risma

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, angkat bicara soal maraknya gerakan warga pemegang surat ijo yang menolak membayar sewa tanah ke Pemkot Surabaya

Banyak Warga Pemegang Surat Ijo Surabaya Tak Bayar Sewa ke Pemkot, Begini Respon Wali Kota Risma
surya/fatimatuz zahro
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat jumpa pers di Ruang Kerja, Senin (11/2/2019). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, angkat bicara soal maraknya gerakan warga pemegang surat ijo yang menolak membayar sewa tanah ke Pemkot dan mengajukan pelepasan lahan.

Pada media, Wali Kota Risma mengatakan bahwa ia sudah melakukan banyak upaya terkait pelepasan surat ijo agar tidak memberatkan masyarakat. Namun, Risma mengaku upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil dan pelepasan surat ijo harus dilakukan sesuai aturan senilai harga appraisal.  

"Jadi itu nggak bisa. Sudah buntu. Aku sudah upaya ke mana-mana nggak bisa. Waktu awal aku nawar supaya pelepasan karena pelepasan aset tidak memberatkan tapi nggak bisa karena itu masuk pelepasan aset," kata Risma di ruang kerjanya, Senin (11/2/2019).

Pun begitu saat warga kembali bergolak tidak mau membayar sewa lahan berstatus surat ijo, menurut Risma mau tidak mau warga tetap harus membayar sewa

Ini lantaran dalam aturan adminitrasi pemerintahan, harus ada hubungan hukum pada pemakai aset Pemkot Surabaya. Lahan surat ijo sudah tercatat sebagai aset pemerintah kota. 

Kalau tidak mau membayar sewa, maka konsekuensinya harus rela jika aset itu ditarik Pemkot Surabaya. 

"Nggak bisa dia menempati aset pemkot lalu nggak bayar. Nggak bisa kalau tidak ada hubungan hukum apa-apa. Kalau tak bayar sewa ya ditarik, aku nggak mau dianggap merugikan negara," ujarnya.

Risma mengungkapkan rumah orangtuanya yang ada di Bratang itu juga berstatus surat ijo. Risma pun mengaku sampai saat ini juga masih membayar sewa lahannya sebagaimana izin pemakaian tanah. 

Selain itu juga BUMN seperti TVRI juga membayar sewa untuk kantor di kawasan Mayjend Sungkono yang berstatus surat ijo. Begitu juga dengan pihak swasta yang lain. 

Ia juga menyebutkan pengusaha fiber optik yang memasang kabel di lahan Pemkot juga ditarik sewa, sSehingga ia berharap agar warga masyarakat tidak melanggar aturan.

Halaman
1234
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved