Khofifah dan Risma Mulai Jalin Silaturahmi Bahas Masalah Pendidikan dan Sosial

Jelang dilantik, Khofifah Indar Parawansa kian dekat dengan Tri Rismaharini. Keduanya mulai membahas persoalan yang akan dihadapi bersama.

Khofifah dan Risma Mulai Jalin Silaturahmi Bahas Masalah Pendidikan dan Sosial
surabaya.tribunnews.com/fatimatuz zahroh
Wali kota Surabaya, Tri Rismaharini menyodorkan bakul nasi kepada Khofifah Indar Parawansa saat santap sore bersama di sebuah restoran di Surabaya. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Diskusi antara Gubernur Jawa Timur terpilih periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam acara santap sore, Minggu (10/2/2019), berlangsung gayeng.

Keduanya saling berbagi makanan mulai lorjuk hingga tahu telor. Diskusi antar tokoh perempuan Jawa Timur tersebut berlangsung cair dan akrab.

"Tadi saya makan tahu telor, lorjuk juga. Kuliner Surabaya yang layak dipromosikan ke luar negeri salah satunya ya tahu telornya," kata Khofifah saat diwawancarai Surya usai pertemuan berlangsung.

Pertemuan Khofifah dan Risma ini merupakan pertemuan kali pertama usai keduanya berseberangan akibat dinamika politik dalam Pilgub Jawa Timur tahun 2018 lalu. Risma, sebagai kader PDIP harus memperkuat kubu rival Khofifah, Syaifullah Yusuf - Puti Guntur Soekarno.

Namun jelang tiga hari pelantikan Khofifah dan Emil Elestianto Dardak, keduanya akhirnya bertemu dalam jamuan santap sore.

"Ini tadi kami silaturahmi saja. Sambil menikmati kuliner kota Surabaya. Bermacam-macam tadi," kata Khofifah usai menghadiri undangan jamuan makan tersebut.

Hangatnya Santap Sore Khofifah Indar Parawansa dan Tri Rismaharini

Pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam itu membahas banyak hal. Mulai masalah sosial hingga pendidikan. Risma yang didampingi kepala OPD banyak menceritakan kasus-kasus sosial dan juga pendidikan pada Khofifah.

Terkait hal itu, Khofifah mengatakan bahwa masalah pendidikan khususnya SMA dan SMK menurut Undang Undang Pemerintah Daerah No 23 Tahun 2014 itu memang memberikan kewenangan SMA SMK sebagai tugas pemerintah provinsi.

Sementara ada daerah yang punya kemampuan membiayai pendidikan namun tidak boleh secara aturan dibiayai dengan APBD. Sedangkan ada juga kasus tidak semua provinsi yang memiliki kemampuan.

"Jadi memang fleksibilitas dari regulasi yang mengatur dalam peningkatan kualitas SDM khususnya angka partisipasi itu memang sudah harus dilakukan koreksi, dari kemampuan provinsi untuk bisa memenuhi kebutuhan SMA SMK, ini se Indonesia ya," kata Khofifah.

Kalau di Jawa Timur, tahun ini untuk sekolah negeri sudah bisa tercover. Sedangkan untuk sekklah swasta sistemnya harus melalui dana hibah. Padahal untuk hibah tidak boleh diberikan ke orang yang sama berturut-turut.

"Karena itu harus duduk bersama. KPK, Kejaksaan, BPK, seluruh gubernur duduk di situ supaya peningkatan kualitas sumber daya manusia bisa berseiring dengan regulasi yang ada," kata Khofifah.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved