Berita Tuban

Warga Tolak Kilang Minyak Pertamina Karena Beredar Kabar Harga Tanah Dibeli Murah, NGRR Tuban: Hoax

NGRR Tuban menyayangkan kabar beredarnya tentang harga tanah pada pembebasan lahan untuk pembangunan kilang minyak Pertamina-Rosneft

Warga Tolak Kilang Minyak Pertamina Karena Beredar Kabar Harga Tanah Dibeli Murah, NGRR Tuban: Hoax
surya/m sudarsono
Kordinator Proyek NGRR Tuban, Kadek Ambara Jaya, saat memberikan pemaparan tentang progres pembangunan kilang minyak Pertamina-Rosneft di Tuban 

SURYA.co.id | TUBAN - Pihak New Grass Root Refinery (NGRR) Tuban menyayangkan kabar beredarnya tentang harga tanah pada pembebasan lahan untuk pembangunan kilang minyak Pertamina-Rosneft.

Sesuai penunjukan lokasi (penlok) dari Pemprov Jatim, kilang minyak akan ditempatkan di Desa Wadung, Kaliuntu, dan Sumurgeneng, Kecamatan Jenu. Lahan yang dibutuhkan yaitu 841 hektare, terdiri dari milik KLHK 348 hektare, tanah Perhutani 109 hektare dan 384 hektare milik warga tiga desa.

"Jangan percaya dulu dengan isu harga tanah yang sudah mencuat. Appraisal saja belum terbentuk," kata Projek Kordinator NGRR Tuban, Kadek Ambara Jaya menanggapi isu harga pembebasan lahan, Rabu (6/2/2019).

Menurutnya, harga tanah akan ditentukan oleh tim appraisal yang melibatkan unsur Badan Pertanahan Negara (BPN) dan Kementerian Keuangan.

Tim ini nantinya akan bersifat netral, bahkan Pertamina tidak boleh ikut campur terkait harga lahan, karena berkaitan independensi.

"Tim appraisal nanti yang akan menentukan, kami tidak ikut campur. Kami pastikan isu harga tanah per meter Rp 600 ribu itu hoax tidak benar, karena appraisal belum terbentuk," tegasnya.

Kendati demikian, pembebasan lahan ditargetkan bisa selesai tahun ini setelah appraisal terbentuk.

Pihak appraisal akan langsung melakukan pendataan peta bidang, kepemilikan tanah dan menginventarisasi di atas lahan.

Apakah itu terdapat bangunan ataupun tanaman, semua akan dihitung tak hanya tanah saja.

Bahkan, aspek sosiologis dan psikologis masyarakat terdampak juga masuk perhitungan.

"Pembebesan lahan paling cepat enam bulan, paling lama dua tahun. Semua akan dilakukan perhitungan," Pungkasnya.

Sekadar diketahui, untuk di Desa Wadung ada 151 bangunan, di antaranya pabrik, peternakan, dan sebanyak 91 rumah.

Sementara untuk di Desa Sumurgeneng dan Kaliuntu hanya berupa lahan.

Penulis: M. Sudarsono
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved