Grahadi

Beranda Grahadi

Provinsi Jawa Timur Kembali Pertahankan Predikat A SAKIP

Provinsi Jawa Timur kembali mampu mempertahankan predikat A Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Provinsi Jawa Timur Kembali Pertahankan Predikat A SAKIP
Ist/ Humas Pemprov Jatim
Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Dr. Ir. Heru Tjahjono, MM, usai menerima piagam penghagaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI Drs. Syafruddin, M.Si di Golden Tulip Hotel Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (6/2/2019) 

SURYA.co.id | BANJARMASIN - Provinsi Jawa Timur kembali mampu mempertahankan predikat A Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Predikat tersebut diberikan kepada Jatim atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2018.

Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang diperoleh Jatim, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Dr. Ir. Heru Tjahjono, MM, menerima piagam penghagaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI Drs. Syafruddin, M.Si di Golden Tulip Hotel Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (6/2/2019).

Selain Pemprov Jatim, terdapat 5 pemerintah kabupaten/kota di Jatim yang menerima predikat A SAKIP. Antara lain Kabupaten Ngawi, Lamongan, Sidoarjo, Gresik, Banyuwangi.

Sekdaprov Jatim mengatakan, manfaat SAKIP secara umum adalah mampu mengubah paradigma kerja menjadi kinerja, memudahkan untuk menentukan program atau kegiatan yang bersifat inovasi.

Penerapan SAKIP di Pemprov Jatim, lanjut Heru, bertujuan utama untuk mengawal sistem pengendalian berbasis kinerja berjalan dengan baik. Salah satunya melalui forum pertanggungjawaban kinerja kepala perangkat daerah kepada gubernur yang dilakukan dua kali setahun.

“Seluruh kepala perangkat daerah bergiliran satu-persatu mempresentasikan langsung kinerjanya secara pribadi tanpa pendamping. Hal itu bukti komitmen pimpinan dalam implementasi SAKIP,” ujarnya.

Menurut Heru, faktor utama dalam percepatan pembangunan Jatim adalah komitmen pimpinan. Baik komitmen kepala daerah maupun kepala perangkat daerah.

Harapannya, ke depan, dalam menerapkan SAKIP adalah agar SAKIP dipedomani dalam menjadikan pemerintah lebih berkinerja dengan menggunakan cara yang efektif dan efisien.

Terapkan SAKIP, 151 Pemda di Wilayah II Hemat Rp 22,3Triliun

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 11 pemerintah provinsi dan 150 kabupaten/kota yang dikelompokkan dalam wilayah II berhasil menghemat Rp 22,3 Triliun. Secara nasional, SAKIP tahun 2018 telah berhasil menghemat pemborosan anggaran sebesar Rp 65,1 triliun.

Halaman
12
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved