Berita Tuban

Alasan Pegawai Non-PNS Pemkab Tuban yang Mengaku Keberatan Ditarik Iuran BPJS Kesehatan

Sebagian pegawai non-PNS di lingkungan Pemkab Tuban mengeluhkan atas iuran BPJS Kesehatan.

Alasan Pegawai Non-PNS Pemkab Tuban yang Mengaku Keberatan Ditarik Iuran BPJS Kesehatan
surya.co.id/m sudarsono
Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Budi Wiyana di DPRD, Rabu (6/2/2019) 

SURYA.co.id | TUBAN - Sebagian pegawai non-PNS di lingkungan Pemkab Tuban mengeluhkan atas  iuran BPJS dan non-PNS tahun anggaran 2019.

Pegawai tersebut menilai, penerapan iuran BPJS seharusnya diberlakukan kalau gaji mereka sudah setara UMK Kabupaten Tuban yakni Rp 2,3 juta.

Penarikan iuaran BPJS tersebut berdasarkan surat Sekretariat Daerah tertanggal 17 Januari 2019.

"Ya tentu kita keberatan ditarik 2 persen yang nilainya Rp 46 ribu untuk iuran BPJS Kesehatan. Gaji kita Rp 1 juta, tidak UMK, banyak non PNS yang keberatan," Ujar salah satu non PNS yang enggan disebut namanya kepada Surya.co.id, Rabu (6/2/2019). 

Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Budi Wiyana menanggapi keberatan non-PNS tersebut.

Menurutnya, non-PNS yang keberatan nanti bisa menyampaikan di masing-masing dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) tempatnya bekerja. 

Pemkab tidak mempermasalahkan jika ada yang menolak dan tidak mau ikut iuran BPJS.

"Yang keberatan tidak mau ikut iuran BPJS Kesehatan tidak masalah, karena nantinya juga tidak dapat layanan kartu BPJS," Ujar Budi dikonfirmasi, Rabu (6/2/2019).

Mantan Kepala Bappeda itu menjelaskan, iuran BPJS itu harusnya bagus untuk diri non-PNS sendiri.

Potongan iuran juga bukan asal-asalan, karena jelas ke peruntukannya. Pemkab juga turut meringankan beban non-PNS dengan ikut membayar 3 persen, yaitu senilai Rp 70 ribu, dibayar dari rekening belanja premi asuransi kesehatan.

Budi juga menanggapi terkait gaji non-PNS yang belum standar UMK namun diminta bayar iuran BPJS. Itu tidak masalah, karena ada surat dari BPJS Kesehatan yang membolehkan.

"Tidak UMK tidak apa-apa, karena BPJS membolehkan. Harusnya bayarnya 5 persen, kita bantu 3 persen, non-PNS 2 persen. Tapi jika keberatan silahkan disampaikan," pungkasnya. 

Penulis: M. Sudarsono
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved