Berita Blitar

Pembentukan Pansus Tatib Pemilihan Wali Kota Blitar Masih Tarik Ulur

Rencana pembentukan panitia khusus tata tertib pemilihan wali kota Blitar dan wakil wali kota Blitar sisa masa jabatan di DPRD Kota Blitar masih blur

Pembentukan Pansus Tatib Pemilihan Wali Kota Blitar Masih Tarik Ulur
surya/samsul hadi
Wakil Wali Kota Blitar, Santoso. 

SURYA.co.id | BLITAR - Rencana pembentukan panitia khusus tata tertib (Pansus Tatib) pemilihan wali kota Blitar dan wakil wali kota Blitar sisa masa jabatan di DPRD Kota Blitar masih tarik ulur. Semua anggota dewan belum sepakat dengan rencana pembentukan Pansus Tatib.

"Rapat paripurna pembentukan Pansus Tatib kami tunda. Belum ada titik temu di semua anggota dewan aoal rencana pembentukan Pansus," kata Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto, Senin (4/2/2019).

Sesuai rencana, rapat paripurna pembentukan Pansus Tatib pemilihan wali kota Blitar dan wakil wali kota Blitar sisa masa jabatan dilaksanakan, Senin (4/2/2019) ini. Tetapi, dewan terpaksa menunda rapat paripurna itu karena masih belum ada kesepakatan semua anggota soal pembentukan Pansus.

Menurut Totok, masih perlu ada pembahasan di tingkat fraksi soal rencana pembentukan Pansus Tatib. Hasil rapat di masing-masing fraksi ini nantinya yang menentukan apakah pembentukan Pansus Tatib harus segera dilaksanakan atau ditunda dulu.

"Hasil rapat masing-masing fraksi nanti yang menentukan apakah perlu secepatnya dibentuk Pansus atau ditunda dulu," ujar Totok.

Dikatakannya, anggota Pansus Tatib berasal dari perwakilan masing-masing fraksi. Jumlah anggota Pansus Tatib sebanyak delapan orang. Pansus Tatib ini yang akan melakukan persiapan pemilihan wali kota Blitar dan wakil wali kota Blitar sisa masa jabatan.

Selain itu, kata Totok, status kasus Wali Kota Blitar nonaktif M Samanhudi Anwar juga belum berkekuatan hukum tetap. Jaksa KPK mengajukan banding terhadap vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diberikan ke Samanhudi. Karena jaksa banding, kuasa hukum Samanhudi akhirnya juga mengajukan banding.

"Status kasus yang belum inkrah juga menjadi pertimbangan kami dalam pembentukan Pansus," kata Totok.

Terpisah, Wakil Wali Kota Blitar, Santoso mengatakan saat ini Samanhudi masih proses mengajukan banding. Dia masih menunggu status kasus Samanhudi berkekuatan hukum tetap dulu. Santoso mengaku belum tahu siapa yang akan menjadi pendampingnya saat posisinya naik menjadi wali kota menggantikan Samanhudi.

"Siapa saja yang akan menggantikan posisi wawali saya siap. Yang penting bisa diajak kerja sama memajukan Kota Blitar. Tapi, sampai sekarang posisi saya masih wawali. Kami menunggu kasus Pak Wali inkrah dulu," kata Santoso.

Sebelumnya diberitakan, DPRD Kota Blitar bergerak cepat membentuk Pansus Tatib pemilihan dan pengangkatan wali kota Blitar dan wakil wali kota Blitar. Pansus dibentuk setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis untuk Wali Kota Blitar nonaktif M Samanhudi Anwar.

Rapat paripurna pembentukan Pansus dijadwalkan dilaksanakan, Senin (4/2/2019). Setelah rapat paripurna pembentukan Pansus, dewan akan membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan wali kota ke Mendagri. Usulan pemberhentian dan pengangkatan wali kota ke Mendagri itu lewat Gubernur Jatim. 

Wali Kota Blitar Nonaktif Samanhudi Anwar Divonis Penjara 5 Tahun

DPRD Konsultasi ke Kemendagri soal Persiapan Pembentukan Pansus Pemberhentian Wali Kota Blitar

Penulis: Samsul Hadi
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved