Ekonomi Bisnis

APTI Berharap Perda Kawasan Tanpa Rokok di Surabaya Hanya Atur Perilaku Merokok Saja, Ini Alasannya

APTI berharap Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang sedang digodok DPRD Kota Surabaya hanya untuk mengatur perilaku merokok saja.

APTI Berharap Perda Kawasan Tanpa Rokok di Surabaya Hanya Atur Perilaku Merokok Saja, Ini Alasannya
pixabay
Ilustrasi kawasan tanpa rokok (KTR) 

SURYA.co.id | SURABAYA - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) berharap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang sedang digodok DPRD Kota Surabaya hanya untuk mengatur perilaku merokok saja.

"Tidak masuk ke ranah produk tembakau atau lainnya. Kami minta para anggota dewan nantinya lebih jeli dan bijak melihat Perda KTR ini, sebab Surabaya bisa menjadi contoh daerah lain," kata Soeseno, Ketua APTI, Jumat (1/2/2019).

Menurut Soeseno, saat ini petani tembakau sudah mengalami kesulitan akibat produk tanaman yang kurang terserap. Sementara serapan yang masih tersisa, masih dari sektor industri rokok.

"Bila anggota dewan salah dalam mengambil keputusan terkait Perda KTR, bisa berdampak luas bagi ekonomi Jawa Timur, sebab Jatim menjadi basis produksi tembakau nasional," tambahnya.

Saat ini sekitar 60 persen produksi tembakau nasional disumbang Jawa Timur, dengan kisaran produksi mencapai 120.00p ton hingga 130.000 ton per tahun.

Dari total produksi nasional yang mencapai sekitar 190.000 ton.

Selain itu jumlah petani dan buruh tani tembakau di Jawa Timur juga cukup besar, sekitar 600.000 orang dan menggarap lahan seluas 110.000 hektare.

"Artinya, potensi ekonomi Jatim dari sektor tembakau juga cukup besar. Surabaya harus melihat potensi ini, sehingga menjadi solusi bersama," ungkap Soeseno.

APTI tidak menolak adanya Perda KTR di Surabaya, sebab sudah menjadi amanah undang-undang.

Namun, lanjutnya, harus bisa lebih bijak dalam menerapkan dan tidak merugikan salah satu pihak, dalam hal ini adalah petani tembakau.

Sebelumnya, Ketua Pansus DPRD Surabaya Revisi Perda KTR, Junaedi menjelaskan sampai saat ini pembahasan revisi Perda tersebut masih berjalan.

"Senin kemarin kami juga sudah melakukan konsultasi ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hasilnya semua sepakat bahwa pembahasan revisi Perda KTR tersebut harus dilanjutkan," jelas Junaedi.

Dalam konsultasi itu, diharapkan Pansus mengkomodir semua pihak yang berkepentingan dan bisa membuat kebijakan seadil-adilnya.

"Memang di internal pansus itu kami mengakomodir beberapa pihak untuk menetapkan (produk) pansus nantinya seadil-adilnya," tambah Junaedi.

Untuk tahapan selanjutnya akan mengundang semua pihak-pihak yang sebelumnya telah berkirim surat ke Pansus Perda KTR Surabya, sehingga semua masukan bisa diakomodir.

Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved