Rumah Politik Jatim

KPU Rilis Golkar Terbanyak Caleg Eks Koruptor, DPD Golkar Jatim: Kami 'Kecolongan'

Partai Golkar merasa kecolongan dengan masih adanya caleg eks koruptor, Golkar Jatim sebut caleg eks korupstor tidak layak untuk dipilih

KPU Rilis Golkar Terbanyak Caleg Eks Koruptor, DPD Golkar Jatim: Kami 'Kecolongan'
surya/bobby constantine koloway (Bobby)
Ketua Harian DPD Golkar Jatim Freddy Poernomo 

SURYA.co.id | SURABAYA - Partai Golkar merasa kecolongan dengan masih adanya calon legislatif (caleg) berlatar belakang narapidana (napi) eks-koruptor di partainya. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jatim pun menyayangkan dengan tidak kooperatifnya caleg yang bersangkutan.

Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akhirnya mempublikasikan daftar nama calon anggota legislatif Pemilu 2019 yang berstatus mantan terpidana korupsi. Sebanyak 49 caleg mantan napi korupsi ada di tingkat DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dari daftar tersebut, terungkap Partai Golkar menjadi yang terbanyak mencalonkan caleg eks-koruptor, yakni delapan orang. Di antara kader Golkar tersebut, adalah caleg atas nama Edy Muldison, Caleg Kabupaten Blitar dari Dapil Blitar 4, nomor urut 1.

Menanggapi hal itu, Ketua Harian DPD Golkar Jatim, Freddy Poernomo, mengakui partainya kecolongan.

"Kami kecolongan. Ini bukan hanya masalah bagi teman-teman di Kabupaten Blitar, namun juga secara nasional. Sebab, ini menjadi perhatian nasional dan Golkar menjadi yang terbanyak caleg eks koruptor," kata Freddy kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (31/1/2019).

Ia menjelaskan bahwa pada dasarnya pihaknya telah melakukan pengetatan dalam proses rekrutmen caleg. Di antaranya dengan mewajibkan surat keterangan baik dari kepolisian (SKCK).

Freddy menilai bahwa pada pertanyaan napi tersebut ada yang tidak menyertakan pasal yang menyatakan soal korupsi.

"Mereka (caleg) nggak jujur. Kami juga sulit untuk meneliti berkas satu persatu. Pengecekan administrasi ini kan dilakukan oleh teman-teman (pengurus) daerah, namun berdasarkan fakta itu (Golkar terbanyak caleg eks koruptor) yang berasal dari daerah dari awal tidak jujur," jelas Freddy.

Tak hanya itu, Golkar selama ini juga memiliki standar khusus pada proses perekrutan caleg, yakni, mengedepankan prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela (PDLT).

"Kalau didasarkan pada prinsip ini, kami pandang kami kecolongan," tegasnya.

Freddy bahkan menambahkan bahwa dengan meneguhkan pada prinsip standar tersebut, caleg eks korupstor tidak layak untuk dipilih. Bahkan, termasuk dicalonkan.

"Sebab, setiap putusan pengadilan sifatnya inkrah. Mereka (celeg eks koruptor) tidak laik menjadi pejabat publik, sebab mereka telah tersangkut pada PDLT tadi," kata pria yang juga menjadi Anggota DPRD Jatim ini.

Menurutnya, para caleg eks koruptor tersebut tidak laik menjadi publik figur dalam segala tingkatan. Sebab, hukum mementingkan efek jera.

"Kecuali, mereka tersangkut kasus pidana politik atau pernah direhabilitasi dan dinyatakan tidak bersalah. Barulah pantas untuk kembali mencalonkan diri," kata pria yang menjadi Ketua Komisi A DPRD Jatim ini.

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved