Berita Gresik

Puluhan Pengusaha di Gresik Dipanggil Jaksa karena Tidak Daftarkan Pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan

Puluhan perusahaan di Gresik dipanggil Kejaksaan Negeri terkait para pekerjanya tidak didaftarkan program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan.

Puluhan Pengusaha di Gresik Dipanggil Jaksa karena Tidak Daftarkan Pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan
surya.co.id/sugiyono
HAK PEKERJA - Tim Datun Kejari Gresik memberikan penjelasan kepada para perwakilan perusahaan terkait hak pekerja yaitu pembayaran jaminan pensiun oleh perusahaan, Rabu (23/1/2019). 

SURYA.co.id | GRESIK - Puluhan perusahaan di Gresik dipanggil Kejaksaan Negeri (Gresik) terkait  para pekerjanya tidak didaftarkan program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan.

Perwakilan perusahaan kelas menengah keatas sebanyak 85 perusahaan dikumpulkan di aula Kejari Gresik untuk dijenjelaskan tim BPJS Ketenagakerjaan dan Kasi Datun Kejari Gresik Andy Rachman terkait Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015.

"Pemanggilan terhadap perusahaan ini karena perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya pada jaminan pensiun di BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015," kata Kasi Datun Kejari Gresik Andy, Rabu (23/1/2019).

Menurut Andy, sesuai dengan aturan yang baru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 menyebutkan bahwa perusahaan wajib mendaftarkan pekerjaannya ke program jaminan kerja pensiun.

"Kita mendorong perusahaan memberikan jaminan kesehatan dan jaminan pensiun bagi pekerjaannya," imbuhnya.

Sementara Kajari Gresik Pandoe Pramoekartika mengatakan bahwa kejaksaan negeri bisa menjadi pengacara bagi negara atau badan usaha milik negara (BUMN).

"Kita (Kejaksaan) itu bisa menjadi pengacaranya negara dan BUMN jika ada yang meminta. Seperti, BPJS ketenagakerjaan ini menyerahkan ke kejaksaan," kata Pandoe. 

Penulis: Sugiyono
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved