Berita Pasuruan

Bupati Pasuruan Ingatkan Kades Tak Gunakan Alokasi Dana Desa untuk Kepentingan Politik

ADD atau DD adalah anggaran dari pemerintah untuk kemajuan dan pembangunan desa, bukan untuk mensukseskan salah satu pasangan calon

Bupati Pasuruan Ingatkan Kades Tak Gunakan Alokasi Dana Desa untuk Kepentingan Politik
surya/galih lintartika
Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf saat memimpin apel bersama karyawan Pemkab Pasuruan dan 341 kepala desa serta 24 lurah, di Halaman Tengah Kantor Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan, Selasa (22/01/2019) pagi. 

SURYA.co.id | PASURUAN - Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf mengingatkan seluruh kepala desa/lurah di wilayahnya agar tak memanfaatkan Anggaran Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) untuk kepentingan politik dalam kontestasi Pilpres (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) atau Pileg (Pemilihan Anggota Legislatif) 2019.

Warning tersebut disampaikan Irsyad saat memimpin apel bersama karyawan Pemkab Pasuruan dan 341 kepala desa serta 24 lurah, di Halaman Tengah Kantor Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan, Selasa (22/01/2019) pagi.

“Jangan pernah saya mendengar ada kades atau lurah yang sengaja atau tidak sengaja terlibat dalam pileg maupun pilpres 2019. Apalagi sampai menggunakan ADD maupun DD demi kepentingan salah satu calon, itu adalah perbuatan yang jelas salah dan melanggar hukum,” katanya.

Kata Irsyad, ADD atau DD adalah anggaran dari pemerintah untuk kemajuan dan pembangunan desa, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, tidak untuk mensukseskan salah satu pasangan calon dalam pesta demokrasi.

"Sekali lagi saya tekankan kepada kades dan lurah, jangan main-main dengan ADD dan DD. Ini dana dari pemerintah pusat, jelas akan terus dipantau. Jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan politik yang salah. Pergunakan untuk yang semestinya dan sesuai peruntukan," ucap Irsyad diikuti tepukan tangan para peserta apel.

Dalam sambutannya, Irsyad sengaja mengundang anggota Forpimda lengkap dengan tujuan agar kades dan lurah betul-betul memahami apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam momen politik yang nanti akan dilaksanakan serentak pada 17 April 2019 mendatang.

“Kenapa saya undang Pak Kapolres dan Dandim, karena biar semua kades betul-betul tahu apa yang dilarang dan yang diperbolehkan selama momen Pilpres dan Pileg 2019. Penekanannya sama, yakni sama-sama mensukseskan pesta demokrasi, tapi tidak ikut terlibat di dalamnya, dalam artian tidak netral atau ikut terlibat dalam pemenangan salah satu calon,” tegas Irsyad.

Tak selesai sampai di situ, pria yang akrab disapa Gus Irsyad itu juga mengingatkan semua kepala desa di Kabupaten Pasuruan untuk tidak ikut-ikutan memberikan dukungan terhadap salah satu calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 maupun Pileg 2019 mendatang, serta mengingatkan agar semua kepala desa bisa menempatkan diri selaku aparat pemerintah.

"Meskipun dilarang ikut-ikutan mendukung capres, kepala desa juga punya pilihan pada Pemilu 2019. Dalam pelaksanaan Pemilu 2019, saya berharap bisa terlaksana dengan lancar, aman, dan damai,” terangnya.

Lebih lanjut Irsyad menambahkan, kepala desa juga harus mendukung pelaksanaan Pemilu 2019 bisa berjalan lancar, meskipun mereka tidak ada tugas secara langsung.

"Inilah pentingnya saya mengundang anggota Forpimda, karena saya berharap kepala desa bisa membantu, termasuk dalam penyiapan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) maupun tempat pemungutan suara (TPS). Bukan mensukseskan salah satu calon,” tutupnya.

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved