Berita Surabaya

Mengaku Di-PHK Sepihak, Ratusan Pekerja PT Ceramics Industry Surabaya akan Tempuh Jalur Hukum

Ratusan pekerja PT Ceramics Industry Surabaya akan menempuh jalur hukum terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak.

Mengaku Di-PHK Sepihak, Ratusan Pekerja PT Ceramics Industry Surabaya akan Tempuh Jalur Hukum
surya.co.id/putra dewangga candra seta
Perwakilan pekerja PT Ceramics Industry Surabaya didampingi mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Siane Indriani (berdiri enam dari kiri) berkunjung di Kantor Hariana Surya di Jl Rungkut Industri III Surabaya foto bersama Wapimred Tri Mulyono (berdiri tengah), Minggu (20/1/2019). 

SURYA.co.id - Ratusan pekerja PT Ceramics Industry Surabaya akan menempuh jalur hukum terkait  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak.

Pernyataan ini disampaikan koordinator pekerja PT. Ceramics Industry Surabaya Jeric Krisnawan saat berkunjung ke kantor Harian Surya, Minggu (20/1/2019)

Bersama mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, Siane Indriani, dan advokat A.Muhammad Asrun, Jeric menceritakan kronologi kasus PHK sepihak tersebut.

Menurut Jeric surat pengaduan yang dibuatnya untuk DPRD Kota Surabaya, berisi awal mula perselisihan antara pekerja dengan PT Ceramics Industry Surabaya soal struktur skala upah. 

Pada Maret 2018, perusahaan telah memotong seluruh upah pekerja secara sepihak selama 12 bulan, imbuhnya, sehingga menmbulkan aksi mogok kerja.

Kemudian pada 28 Mei 2018 situasi semakin memanas karena PT Ceramics Industry Surabaya memberikan SP 3 dan skorsing menuju PHK kepada sejumlah pekerja.

Situasi memuncak saat 281 pekerja dipanggil perusahaan untuk menandatangani surat PHK pengunduran diri.

Jeric mengungkapkan tindakan PT Ceramics Industry Surabaya ini sudah sewenang-wenang karena melakukan PHK dengan alasan "pengunduran diri".

Jeric mengaku sudah mencoba menyelesaikan masalah ini dengan mekanisme ketenagakerjaan, namun tak menemukan solusi.

Sedang Advokat A Muhammad Asrun menyatakan bahwa permasalahan PHK sepihak ini telah melalui proses administrasi, namun tak membuahkan hasil, sehingga akan ditempuh melalui jalur hukum

"Proses kasus ini sudah melalui cara  administrasi, tapi tak membuahkan hasil, oleh karena itu kami akan tempuh secara jalur hukum," kata Asrun kepada SURYA.co.id, Minggu (20/1/2019).

Hal ini (penyelesaian lewat jalur hukum) ini dimaksudkan memberi pelajaran perusahaan yang bandel, karena memberikan gaji buruh di bawah UMR.

"Kami sudah mencoba lewat mekanisme ketenagakerjaan tapi tetap berjalan, sehingga kami mengambil tindakan untuk mengadukannya ke DPRD Kota Surabaya, DPRD Provinsi hingga ke Komanas HAM, dan sekaligus mengambil tindakan jalur hukum" kata Jeric

Asrun rencananya akan bertemu dengan Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo pada Senin (21/1/2019) besok untuk membahas masalah ini.

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved