Berita Gresik

Dispendukcapil Lakukan Perekaman e-KTP ke Warga Binaan Lapas Kelas II B Gresik, Ini Tujuannya

Warga binaan lembaga permasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kabupaten Gresik melakukan perekaman data kependudukan untuk mendapatkan e-KTP

Dispendukcapil Lakukan Perekaman e-KTP ke Warga Binaan Lapas Kelas II B Gresik, Ini Tujuannya
istimewa
Warga Binaan Lapas Kelas II B, Kabupaten Gresik saat akan melakukan perekaman e-KTP, Kamis (17/1/2019). 

SURYA.co.id | GRESIK - Warga binaan lembaga permasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kabupaten Gresik melakukan perekaman data kependudukan untuk mendapatkan e-KTP. Perekaman data dilakukan untuk melindungi hak pilih mereka dalam pemilu 2019.

Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Gresik kembali mendatangi Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B yang berada di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme pada Kamis (17/1/2019).

Kepala Dispendukcapil, Khusaini, mengatakan ini merupakan kali ketiga instansinya melakukan perekaman e-KTP di dalam rutan. Menurutnya cara seperti ini diperlukan agar warga binaan tidak kehilangan hak suaranya pada pemilu.

"Strateginya ya jemput bola, kami yang masuk ke dalam, melayani mereka," ujarnya, Jum'at (18/1/2019).

Perekaman di dalam rutan sudah dilakukan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 184 orang, kemudian 2018 sebanyak 63 orang dan 2019 sebanyak 7 orang.

Total keseluruhan para warga binaan yang melakukan perekaman di rutan sebanyak 254 orang.

"Tidak langsung diberikan kepada pemilik," tambahnya.

Nantinya e-KTP yang telah selesai dicetak langsung dititipkan kepada petugas rutan. Warga binaan baru bisa mengambil saat akan habis masa tahanannya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gresik Maslukhin mengacungi jempol langkah Dispendukcapil melakukan perekaman dengan cara jemput bola hingga ke Rutan.

"Seluruh warga negara mempunyai hak dalam memilih tidak terkecuali warga binaan, mereka juga wajib terfasilitasi," ujar Maslukhin.

Tidak hanya itu, warga binaan yang bukan warga asli Gresik harus turut diberikan hak.

Terkait potensi penambahan TPS, pihaknya memberikan kewenangan secara penuh kepada KPU Kabupaten Gresik terkait mekanisme dalam pemungutan suara.

Laporan wartawan Tribunjatim.com, Willy Abraham

Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved