Berita Gresik

Mantan Plt Kepala BPPKAD Gresik Ajukan Praperadilan, Uang Potongan Insentif Disebut sebagai Sedekah

Mantan Plt Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik M Mukhtar akan mengajukan pra peradilan.

Mantan Plt Kepala BPPKAD Gresik Ajukan Praperadilan, Uang Potongan Insentif Disebut sebagai Sedekah
surya.co.id/sugiyono
Haryadi, Mantan Plt Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik M Mukhtar. 

SURYA.co.id | GRESIK – Mantan Plt Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik M Mukhtar akan mengajukan pra peradilan terkait kasus melibatkan dirinya.

M Mukhtar diduga melakukan potongan uang insentif milik pegawai di BPPKAD Kabupaten Gresik.

Menurutnya, penetapan tersangka itu tidak wajar, sebab uang itu diibaratkan uang sedekah.

Hal ini disampaikan kuasa hukum tersangka M Mukhtar, yaitu Haryadi, Kamis (17/1/2019).

Haryadi mengaku setelah drinya bertemu dengan tersangka, menyimpulkan bahwa uang insentif tersebut sudah menjadi hak para pegawai negeri sipil (PNS) di bagian BPPKAD Kabupaten Gresik. Sehingga penggunaan uang insentif itu tidak ada hubungannya dengan orang lain.

“Uang insentif itu sudah ditransfer ke masing-masing penerima yaitu pegawai di BPPKAD. Berapa nilainya, saya tidak tahu. Berdasarkan pangkat dan golongannya. 

Setelah uang masuk ke masing-masing PNS yang berhak, mereka menyisihkan sebagian uang insentif itu. Besarnya tidak sama, karena penerimaannya berbeda. Itulah, dikoordinasikan oleh sekretaris. Jadi uang itu sudah hak masing-masing PNS. Kemudian di sodaqohkan atau dikumpulkan, itu hak masing-masing pegawai,” kata Haryadi, Kamis (17/1/2019).

Kemudian, setelah terkumpul dari uang iuran dari masing-masing insentif tersebut digunakan untuk apa?

“Digunakan untuk kegiatan OPD (organisasi perangkat daerah) yang bersangkutan. Yang tidak dianggarkan oleh OPD. Misalnya, rekreasi bersama keluarga di bagain itu, dan disodaqohkan ke pegawai yang tidak mendapat insentif,” imbuhnya usai menyerahkan surat kuasa di Kejarari Gersik.

Menurut Haryadi, penyisihan uang insentif itu tidak ada unsur paksaan, sebab ada pegawai yang mendapat insentif tapi tidak ikut menyerahkan sebagian insentifnya.

Halaman
12
Penulis: Sugiyono
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved