Berita Surabaya

Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Mansyur Minta PD Pasar Surya Hentikan Penarikan PPN ke Pedagang

Keluhan para pedagang pasar tradisional terkait pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN ) PD Pasar Surya direspons DPRD Surabaya.

Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Mansyur Minta PD Pasar Surya Hentikan Penarikan PPN ke Pedagang
surya.co.id/fatimatuz zahro
Suasana dengar pendapat Komisi B DPRD Kota Surabaya dengan Badan Pengawas PD Pasar Surya, Kepala Bagian Perekonomian, dan Perkumpulan Pedagang Pasar Seluruh Surabaya terkait pemungutan PPN pada pedagang, Senin (14/1/2019). 

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Keluhan para pedagang pasar tradisional Kota Surabaya terkait pungutan  Pajak Pertambahan Nilai (PPN ) oleh Perusahaan Dasar (PD) Pasar Surya direspons Komisi B DPRD Kota Surabaya.

Komisi B DPRD Surabaya mengundang Badan Pengawas PD Pasar Surya, Kepala Bagian Perekonomian, dan Perkumpulan Pedagang Pasar Seluruh Surabaya untuk rapat dengar pedapat, Senin (14/1/2019). 

Hasilnya Komisi merekomendasi kepada PD Pasar Surya untuk menghentikan pemungutan PPN yang  dilakukan bulan Maret 2018. 

Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Mazlan Mansyur mengatakan sudah banyak surat dari pedagng yang dilayangkan ke Komisi B terkait pemungutan pajak PPN sebesar 10 persen dari sewa stan PD Pasar Surya

"Banyak reaksi dan banyak pertanyaan dari pedagang,  banyak yang memasukkan surat ke kami. Karena surat kebijakan pemungutan PPN ini jadi akar masalah, maka kami ingin tahu sebenarnya seperti apa," kata Mazlan. 

Lebih lanjut,  dari diskusi yang berlangsung ternyata memang PD Pasar Surya menerapkan PPN tidak termasuk dari tarif iuran layanan pasar.  Sehingga ditambahkan 10 persen dari sewa stan. 

Menurutnya hal tersebut tidak layak dilakukan PD Pasar Surya.  Kalaupun PD Pasar Surya adalah pengusaha kena pajak namun tidak selayaknya pajak juga dibebankan pada penyewa stan. Lebih baik ditanggungkan oleh perusahaan.

"Terlebih surat edaran penarikan PPN itu adalah yang tanda tangan adalah pelaksana tugas direktur. Sah-sah saja kalau badan usaha itu memungut pajak dari pedagang,  namun juga tidak salah jika pajak PPN itu dimasukkan badan usaha dengan mengambilnya dari iuran layanan asar sehingga bulanan itu include pajak," tegas politisi PKB ini. 

Justru kebijakan yang diambil PD Pasar Surya ini menimbulkan masalah di kalangan pedagang. 

Pedagang yang incomenya tidak banyak ditambah dengan layanan PD Pasar Surya terkait fasikitas pasar tidak seimbang dengan iuran dibayarkan membuat mereka protes ketika masih harus ditarik pembayaran pajak.

"Jadi kami meminta agar penarikan PPN ke pedagang ditangguhkan dulu. Selesaikan personalia direksi yang sampai saat ini belum beres, lalu lakukan supervisi yang jelas pada PD Pasar Surya nanti baru saya kira ini bisa dipikirman lagi," kata Mazlan. 

Pihaknya memahami jika PD Pasar Surya yang menanggung pajak PPN sewa stan akan membuat kondisi perusahaan lemah,  namun ia mengingatkan bahwa PD Pasar Surya bukan perusahaan yang melulu mencari keuntungan,  dan bukan semata soal penyerahan deviden. Melainkan memberikan oelayanan prima ke pedagang.

"Jadi mohon PD Pasar Surya dan Bawas mengambil langkah menangguhkan kebijakan menarik PPN. Perkara sudah banyk pedagang yang sudah membayar PPN, maka uangnya tolong dipindah posnya sebagai pembayaran sewa stan di muka," kata Mazlan.

PD Pasar Surya menaungi sekitar 25 ribu pedagang. Tanggungan pajak PPN yang harus dibayarkan pertahun senilai Rp 3,5 miliar. 

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved