Berita Tulungagung

Banner Kampanye PSI Dicoret Tulisan PKI, Bawaslu Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Tanpa Ada Terlapor

Bawaslu Kabupaten Tulungagung tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kasus perusakan banner kampanye caleg PSI yang disemprot dengan tulisan PKI.

Banner Kampanye PSI Dicoret Tulisan PKI, Bawaslu Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Tanpa Ada Terlapor
surya/david yohanes
APK Caleg PSI Tulungagung dirusak jadi sasaran aksi vandalisme orang tak bertanggungjawab 

SURYA.co.id | TULUNGAGUNG - Sejumlah alat peraga kampanye (APK) milik calon legislatif (Caleg) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dapil 1 Tulungagung, Cornella menjadi korban vandalisme.

Sudah ada 12 APK berupa spanduk dengan gambar Cornella disemprot cat membentuk tulisan PKI.

Sebulan lalu ada tujuh APK serupa milik Cornella yang menjadi korban vandalisme serupa.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung, Fayakun mengatakan, Cornella pernah melapor saat perusakan pertama.

Sesuai ketentuan, pelapor diberi waktu selama tujuh hari untuk memberikan bukti-bukti materiel dan formal.

Sesuai undang-undang pemilu, pelapor harus menyebutkan terlapor. Hingga batas waktu yang ditetapkan, Cornella tidak mengembalikan formulir laporannya.

“Ini memang kelemahan Undang-undang pemilu, terlapornya harus diketahui dulu agar laporan bisa diterima. Karena Bawaslu bukan seperti polisi yang bisa memanggil orang yang dicurigai,” terang Fayakun.

Lanjut Fayakun, perusakan APK ini bisa langsung diproses jika ada saksi dan pelaku tertangkap basah.

Bawaslu pun tidak bisa memberikan solusi, selain berpesan agar para Caleg untuk menjaga APK masing-masing.

Misalnya dengan tidak memasang APK di wilayah yang dianggap rawan vandalisme.

Jika pelaku ditangkap, maka bisa dikenakan Pasal 280 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Namun dengan catatan, pelaku adalah peserta pemilu.

“Jadi dalam undang-undang ini tidak menyebut setiap orang,” tambah Fayakun.

Satu-satunya yang bisa menjerat pelaku perusakan adalah kepolisian.

Namun Fayakun tidak berani memastikan, apakah laporan akan diterima di kepolisian, mengingat materi laporan masih dalam ranah pemilu. 

Penulis: David Yohanes
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved