Berita Blitar

Pemkot Blitar Siapkan Rp 5,7 Miliar untuk Perbaiki 386 Unit Rumah Tidak Layak Huni Tahun Ini

Pemkot Blitar kembali berencana memperbaiki sejumlah rumah tidak layak huni warga untuk tahun ini.

Pemkot Blitar Siapkan Rp 5,7 Miliar untuk Perbaiki 386 Unit Rumah Tidak Layak Huni Tahun Ini
surya/doni prasetyo
Ilustrasi rumah tidak layak huni. 

SURYA.co.id | BLITAR - Pemkot Blitar kembali berencana memperbaiki sejumlah rumah tidak layak huni warga untuk tahun ini. Jumlah anggaran dan rumah tidak layak huni yang akan diperbaiki tahun ini lebih banyak dibandingkan pada 2018.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar, Erna Santi, mengatakan jumlah rumah tidak layak huni yang akan diperbaiki tahun ini sebanyak 386 unit rumah. Anggaran yang disiapkan untuk memperbaiki sejumlah rumah tidak layak huni itu sekitar Rp 5,7 miliar.

"Kalau dibandingkan tahun lalu, jumlah rumah tidak layak huni yang akan kami perbaiki tahun ini lebih banyak," kata Erna Santi, Minggu (13/1/2019).

Tahun lalu, jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki Pemkot Blitar sebanyak 244 unit rumah. Anggaran yang disediakan sekitar Rp 2,4 miliar.

Anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni tahun lalu berasal dari dana alokasi khusus (DAK) pemerintah pusat.

Sedangkan tahun ini, Pemkot Blitar mendapatkan tiga sumber anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni.

Tiga sumber anggaran itu dari APBD Kota Blitar, bantuan dari Provinsi Jatim, dan DAK dari pemerintah pusat.

Rinciannya, dana dari APBD untuk memperbaiki 48 unit rumah, dana bantuan dari Provinsi Jatim untuk memperbaiki 160 unit rumah dan DAK dari pemerintah pusat untuk memperbaiki 178 unit rumah.

"Total anggarannya sekitar Rp 5,7 miliar," ujarnya.

Erna menjelaskan, dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni itu ada tiga kategori, yakni, ringan, sedang, dan berat.

Untuk kategori ringan mendapat bantuan perbaikan Rp 7,5 juta, lalu kategori sedang dapat Rp 10 juta, dan kategori berat dapat bantuan perbaikan Rp 15 juta.

Syarat penerima bantuan harus memiliki tanah, belum pernah mendapat bantuan serupa, berpenghasilan paling banyak UMK, dan bersedia berswadaya membentuk kelompok.

Sebab, proses perbaikkan rumah dilakukan secara swadaya. Pemerintah hanya membantu biaya membeli material.

"Kami menargetkan pada 2021 sudah tidak ada lagi rumah tidak layak huni di Kota Blitar. Secara bertahap, tiap tahun, kami akan memberikan dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ke warga. Data pada 2016, ada sekitar 1.200 unit rumah tidak layak huni di Kota Blitar," katanya.

Penulis: Samsul Hadi
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved