Berita Bojonegoro

Target Pajak Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Dinaikkan Jadi Rp 99 Miliar

Di tahun 2019 pajak daerah Bojonegoro, nilainya sebesar Rp 99 Milliar, meningkat 25,31% jika dibandingkan dengan tahun 2018

Target Pajak Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Dinaikkan Jadi Rp 99 Miliar
surabaya.tribunnews.com/m sudarsono
Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah saat hadir dalam cetak massal SPPT PBB P2. Anna berpesan agar pendapatan pajak dipacu melebihi target 

SURYA.co.id | BOJONEGORO - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro, Herry Sudjarwo mengatakan, target pajak daerah tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Di tahun 2019 pajak daerah kota Ledre (sebutan Bojonegoro, red) nilainya sebesar Rp 99 Milliar, meningkat 25,31% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang nilainya Rp 79 M.

"Ya target pajak daerah meningkat tahun ini, jika dibandingkan dengan tahun lalu," Ujarnya, Jumat (11/1/2019).

Dia menjelaskan, meski sudah mengalami kenaikan pendapatan di sektor pajak, namun sesuai perintah Bupati agar rencana penerimaan pajak daerah bisa dipacu lagi.

Setidaknya pendapatan di sektor pajak bisa mencapai Rp 125 Miliar atau 158%.

Untuk bisa mencapai itu, tentu diperlukan dukungan dari semua pihak, termasuk para Camat dan Kepala Desa atau Kelurahan, termasuk dukungan penyiapan regulasi oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

"Untuk bisa melebih target pendapatan pajak, maka butuh dukungan dari semua pihak," Terangnya.

Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah menyatakan, bahwa penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat membutuhkan sumber pembiayaan. Salah satu pembiayaan yang strategis adalah dari sektor pajak.

Bahkan dalam postur APBN, pendapatan pajak mendominasi lebih dari 80% penerimaan Negara.

Daerah perlu meningkatkan kemandirian dengan melakukan perluasan obyek pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Pajak merupakan penopang penyelenggaraan, pembangunan pemerintah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," Ungkap Bupati.

Mantan anggota DPR RI itu menambahkan, pajak daerah yang dipungut harus didasarkan pada legalitas, baik dari sisi dasar hukum pemungutan, perhitungan yang transparan dan akuntabilitas penggunaannya.

Sejalan dengan era keterbukaan dan perkembangan teknologi, tentu perlu terus dikaji dan diperbarui system dan aplikasi yang digunakan.

E-tax sebagai bagian integral dari system e-goverment sudah menjadi kebutuhan utama.

"Khusus mengenai pajak bumi bangunan (PBB), saya berharap dukungan semua pihak, terutama para Camat dan Kepala Desa atau Kelurahan, agar mendorong kepatuhan warganya dalam membayar pajak," Pungkas politisi PKB itu.

Penulis: M. Sudarsono
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved