Berita Sidoarjo

Tahun 2019, Tanggungan Raperda di DPRD Sidoarjo Terancam Tidak Tuntas Lagi

Tanggungan DPRD Sidoarjo untuk menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sepanjang tahun 2019 ini diprediksi kembali tidak tuntas.

Tahun 2019, Tanggungan Raperda di DPRD Sidoarjo Terancam Tidak Tuntas Lagi
surabaya.tribunnews.com/m taufik
Ketua DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Sama seperti tahun 2018 lalu, tanggungan DPRD Sidoarjo untuk menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sepanjang tahun 2019 ini diprediksi kembali tidak tuntas, 

Sepanjang tahun 2018, dari total 30 Raperda hanya 12 saja yang berhasil dituntaskan jadi Perda. Dan tahun ini, ada 28 Raperda yang harus dituntaskan oleh Dewan.

"Melihat kondisi yang ada, sepertinya demikian (tidak tuntas lagi). Tahun lalu saja sudah bekerja maksimal hanya segitu, apalagi tahun ini ada pergantian Dewan," jawab Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan, Jumat (11/1/2019).

Ya tahun ini para politisi, termasuk di DPRD Sidoarjo, sibuk kampanye. Hampir semua mencalonkan diri lagi pada Pileg 2019. Pergantian Dewan bakal berlangsung Agustus mendatang.

Praktis dewan hanya memiliki waktu sekitar enam bulan. Tiga bulan untuk periode yang sekarang, Dan tiga bulan untuk yang baru nanti. "Tahun politik," sambungnya.

Hal serupa disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sidoarjo, Widagdo. Pihaknya juga mengakui sulit untuk merampungkan 28 Raperda sepanjang 2019.

Dia merinci, propemperda yang masuk ke meja Bapemperda terdiri dari tiga raperda wajib (APBD, PAK, Pertanggungjawaban APBD), sembilam raperda inisiatif DPRD, serta raperda usulan eksekutif totalnya mencapai 16 raperda.

"Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan. Diantaranya adalah kelengkapan raperda, pembentukan pansus, dan waktu kerja Dewan," urai Widagdo.

Disebutnya, setiap raperda yang diusulkan harus dilengkapi dengan nota akademis (NA). Dan penyusunan NA membutuhkan waktu. Dari 28 usulan itu, mayoritas belum memiliki NA. Yang sudah lengkap baru delapan raperda.

Faktor kedua yaitu adanya aturan baru. Yaitu PP no 12 tahun 2018. Untuk membahas perda, dewan harus membentuk pansus.

Halaman
12
Penulis: M Taufik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved