Rumah Politik Jatim

Kata Pakar Penunjukan PJ Gubernur Tak Cocok untuk Jatim, Sudah Ada Khofifah - Emil Dardak

Kata Pakar Penunjukan PJ Gubernur Tak Cocok untuk Jatim, Sudah Ada Khofifah - Emil Dardak

Kata Pakar Penunjukan PJ Gubernur Tak Cocok untuk Jatim, Sudah Ada Khofifah - Emil Dardak
surya/fatimatuz zahroh
Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak saat syukuran akbar dengan ratusan relawan se-Jawa Timur, di Jatim Expo, Sabtu (8/9/2018). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Belum dipastikannya jadwal pelantikan kepala daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024, ini lantaran menunggu jadwal Presiden RI Joko Widodo, bisa dimaklumi oleh Ketua Asosiasi Hukum Tata Negara Jawa Timur Siti Marwiyah. 

Menurut wanita yang juga Wakil Rektor Unitomo Surabaya ini,  jika jeda antara akhir masa jabatan Gubernur Soekaro - Wakil Gubernur Saifullah Yusuf dengan pelantikan Gubernur Terpilih 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa - Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak lebih dari satu bulan, maka harus ada penunjukan penjabat gubernur dan penjabat wakil gubernur. 

"Berdasarkan aturan, jika suksesi untuk pergantian pemerintahan lebih dari satu bulan maka harus ada penunjukan Penjabat (PJ), itu sebagaimana tercantum di Perpres No 16 Tahun 2016," ucap Siti Marwiyah pada Surya,  Jumat (11/1/2019).

Namun jika jeda akhir masa jabatan dengan pelantikan jabatan baru kurang dari satu bulan maka tidak perlu ditunjuk Penjabat oleh Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahanan bisa dijalankan oleh Pelakasana Harian (Plh). Dimana Plh itu bisa dilaksanakan oleh Sekda Provinsi Jawa Timur.

Hal itu dikatakan Siti Marwiyah juga yang berdasarkan pasal 131 ayat (4) PP no 49 tahun 2008. Jika terjadi kekosongan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Sekretaris Daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah. Yang akan di sahkan oleh mendagri.

Dan berdasarkan pasal 131 ayat (4) PP no 49 tahun 2008, jika terjadi kekosongan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Sekretaris Daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.

"Dan kalau saat ini kan tidak perlu proses politik,  atau pemilihan kepala daerah baru, maka fungsi administratif bisa dijalankan oleh Sekda," katanya. 

Lebih lanjut Siti Marwiyah menyampaikan bahwa penyesuaian jadwal presiden untuk melantik adalah prerogatif presiden. Namun ada baiknya juga agar tidak terlalu lama. 

Sebab jika sampai satu bulan lebih maka harus ada penunjikan penjabat.  Dan artinya juga akan membuat pemerintahan tidak berjalan efektif.  Lantaran penjabat tidak bisa mengambil kebijakan kebijakan yang sifatnya strategis.

Siti Marwiyah juga mengatakan bahwa penunjukan PJ Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur saat ini juga tidak cocok dilakukan. 

"PJ tidak pas untuk Jatim saat ini karena PJ diperuntukkan bagi kepala daerah yang habis masa kabatannya tetapi blm ada kepala daerah terpilih. Saat ini kita sdh punya gubernur terpilih, yaitu Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak," ucapnya. 

Sebab tugas PLH dan PJ adalah melaksanakan tugas administratif yang sudahh di gariskan oleh gubernur sebelumnya. Dan tidak dapat membuat kebijakan strategis baru.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Fatkhul Alami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved