Pemprov Jatim

Jabatan Pakde Karwo Berakhir 12 Februari 2019, DPRD Berharap Tak Ada Plt Gubernur Jatim

”Tidak seharusnya ada Plh atau Pjs. Saat ini kan sudah ada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Seharunya kan segera dilantik,” kata Freddy Poernomo

Jabatan Pakde Karwo Berakhir 12 Februari 2019, DPRD Berharap Tak Ada Plt Gubernur Jatim
SURYAOnline/Fatimatuz Zahro
Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak berkunjung ke Grahadi bertemu dengan Gubernur Soekarwo, Sabtu (28/7/2018). DPRD Jatim berharap tidak ada pengangkatan Plt Gubernur Jatim selepas Pakde Karwo purna tugas pada 12 Februari 2019. 

SURYA.co.id | SURABAYA – Belum adanya jadwal resmi pelantilkan Gubernur Jawa Timur - Wakil Gubernur terpilih, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak, membuka kemungkinan adanya penunjukkan Pelaksana Tugas (Plt) hingga Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Jatim. Meskipun demikian, DPRD Jatim berharap pejabat tersebut tak perlu dilakukan.

Untuk diketahui, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur saat ini, Soekarwo dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) akan purna jabatan pada 12 Februari 2019. Selesainya jabatan orang pertama di Pemrov Jatim tersebut diharapkan dapat selesai dilantik penggantinya.

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo mengatakan bahwa pemerintah pusat selaiknya segera melantik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang telah ditetapkan sebagai pemenangan pilkada oleh KPU Jatim pada 25 Juli 2018 lalu.

”Tidak seharusnya ada Plh atau Pjs. Saat ini kan sudah ada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Seharunya kan segera dilantik,” kata Freddy kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (11/1/2019).

Komisi yang membidangi urusan pemerintahan negeri ini ini hingga kini juga belum mendapat jadwal resmi dari Kemendagri. ”Informasinya, kami mendengar tanggal 12 Februari atau bersamaan dengan berhentinya Pakde Karwo (sapaan Soekarwo). Namun, itu sepertinya kabar burung,” kata Politisi Partai Golkar ini.

Hal senada dikatakan Wakil Ketua DPRD Jatim, Tjujuk Sunario. Menurut Tjujuk, Gubernur Jawa Timur yang baru telah ditunggu dengan banyak tugas. Di antaranya, melunasi janji-janji kampanye.

”Apalagi, belum banyak program kerja yang masuk dalam postur APBD Jatim di 2019 ini,” kata Tjujuk kepada Surya.co.id, Jumat (11/1/2019) dikonfirmasi terpisah.

Untuk mempersiapkan hal itu, Khofifah juga harus menyesuaikan program kerjanya dengan mengubah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim.

”DPRD Jatim membuka peluang bagi Ibu Khofifah untuk mengubah RPJMD Jatim lebih awal. Sekalipun, hanya sebagian,” kata politisi partai Gerindra ini.

”Bisa saja RPDJMD Jatim saat ini ada kemungkinan memiliki kesamaan dengan program yang dicanangkan Ibu Khofifah. Namun, ada juga yang belum tercantum. Baru yang tidak masuk, kita bisa lakukan penyesuaian dalam RPJMD,” urainya.

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved